Follow
Bawaslu Segera Tindak Lanjuti Laporan BPN Soal Situng KPU Bermasalah
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap mengkaji laporan Badan Pemenangan Nasional, terkait dugaan pelanggaran administratif input sistem hitung atau Situng milik KPU. Pasalnya, BPN menduga ada kecurangan terjadi dan meresahkan.
"Nanti kami kaji, kami akan plenokan, dan tindaklanjuti kalau memenuhi syarat formil materil, maka kami akan sidangkan ajudikasi, kalau memenuhi syarat," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (2/5) malam.
Laporan BPN, lanjut Abhan, akan ditindaklanjuti Bawaslu dalam tenggat waktu 14 hari kerja. Bila memenuhi syarat, akan disidangkan secara terbuka.
-
Bagaimana cara Bawaslu menindak Prabowo-Gibran? 'Silakan para wasit melakukan apa yang harusnya sesuai dengan peraturan pertandingan. Kita sebagai pemain ya akan bermain sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai aturan ya disemprit, kasih kartu kuning kek, kasih kartu merah, itu yang paling penting,' kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN Indra Charismiadji di Sekretariat Perubahan, Jalam Brawijaya, Jakarta, Rabu (6/12).
-
Siapa yang akan memenuhi panggilan Bawaslu? Mas Gibran hari ini akan hadir ke Bawaslu Jakpus jam 13.00,' kata Aminuddin ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1).
-
Apa yang akan dilakukan Prabowo? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang Prabowo lakukan pada Jumat, 12 Juli 2024? Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri pada Jumat, 12 Juli 2024.
-
Kenapa PAN melaporkan kasus perusakan APK ke Bawaslu? 'Kami sengaja laporkan ke Kepolisian dan Bawaslu karena hal ini merupakan tindakan kriminal, agar tidak terulang lagi,' kata Anton Purba di Kantor Bawaslu Kota Kediri.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
"Prosesnya 14 hari, tetapi ini (akan ditindaklanjuti) secepatnya. Kalau nanti memenuhi syarat dugaan pelanggaran administratif ya kami sidangkan," tegasnya.
Abhan mengakui, Bawaslu kerap menemukan pelanggaran antara Situng yang tidak sinkron dengan form C1 plano. Karenanya, bukan satu dua kali Bawaslu meminta penghitungan suara diulang demi terciptanya angka yang valid.
"Bawaslu sudah temui pelanggaran rekap di lapangan, sudah ditindaklanjuti. Lihat tingkat rekap kecamatan itu sampai kami merekomen hitung ulang, buka kotak suaranya jadi tidak hanya lihat C plano," jelasnya.
Menurutnya, kasus terkait jumlahnya mencapai ratusan. Namun belum masuk kategori terstruktur sistematis dan masif atau TSM.
"Jadi kenapa kalau agak lama (hasil input Situng) ya karena itu, kami ingin menegakkan keadilan pemilu, ada ratusan itu (kasusnya). Tapi untuk laporan TSM belum ada belum kami terima," ungkapnya.
Diketahui, Direktur Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad kamis sore, (2/5) melaporkan soal perkara Situng KPU yang dinilainya sudah meresahkan dan bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi hilang.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini belum ada laporan masyarakat terkait kasus itu, sehingga bawaslu punya kewenangan untuk memanggil berdasarkan pemberitaan di media.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Maluku menyatakan laporan dugaan pelanggaran Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat safari politik di Ambon, memenuhi syarat formal dan material.
Baca Selengkapnya
MK akan siap kapan pun mengikuti pengumuman final hasil Pemilu dari KPU
Baca Selengkapnya
KPU berdalih telah memberikan akses kepada Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca Selengkapnya
Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.
Baca Selengkapnya
KASN sudah tidak aktif bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN per 24 Agustus 2024 sesuai dengan Surat Edaran MenPAN-RB.
Baca Selengkapnya