Follow
Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye di Malam Munajat 212
Merdeka.com - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2). Laporan tersebut kini tengah dibahas oleh Bawaslu DKI.
"Kita masih lihat Bawaslu DKI masih membahasnya," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja saat dikonfirmasi awak media, Jumat (22/2).
Dia menjelaskan, Malam Munajat 212 mendapat pantauan langsung oleh Bawaslu DKI. Tentunya tindakan tersebut sesuai dengan arahan Bawaslu pusat.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Bagaimana Bawaslu memastikan pengawasan yang adil di tingkat nasional? Di tingkat nasional, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu.Serta menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
"Jadi proses pengawasan dan kajiannya dilakukan di Bawaslu DKI karena lokusnya di Jakarta, jadi kami sedang koordinasi," jelasnya.
Menurut Rahmat, pembahasan terkait dugaan pelanggaran kampanye pasca semalam memiliki banyak catatan. Kendati pihaknya belum mau membeber rinci terkait apa saja hal tersebut.
"Sekarang lagi membahasnya. Sepertinya poin-poinnya banyak, terutama pengawasan di panggung ya," ungkapnya.
Nantinya bila diperlukan, Bawaslu akan memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi hal terjadi dalam agenda yang dipenuhi dengan zikir dan ceramah oleh sejumlah tokoh agama itu.
"Soal itu tergantung dari hasil pengawasan Bawaslu DKI ya, kita tunggu," tutup Rahmat.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan menilai, telah terjadi kampanye terselubung dalam giat keagamaan tersebut. Munculnya salam dua jari dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan orasi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memperkuat dugaan Ace.
Hadirnya tokoh-tokoh pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, seperti Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Yandri Susanto, turut menguatkan dugaan politisi Golkar ini.
Selain itu, teriakan massa yang menyerukan angka dua menjadi hal yang dipertanyakan maksud dan tujuan utama dari giat tersebut.
"Persatuan nomor satu, soal presiden?", tanya Zulkifli Hasan saat diberi kesempatan berbicara di panggung, Monas, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019, malam.
"Nomor duaaa," jawab massa.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya
Bawaslu RI belum berkoordinasi dengan Polri terkait intimidasi yang terjadi di PSU Kuala Lumpur.
Baca Selengkapnya
Video dugaan kampanye dalam gereja di Sulawesi Selatan tersebar di media sosial (medsos). Kasus itu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Baca Selengkapnya
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca Selengkapnya
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Pembacaan putusan pelanggaran pemilu dilakukan pada Selasa (26/3).
Baca Selengkapnya
Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
Baca Selengkapnya
Fritz membeberkan bukti Bawaslu tidak profesional. Pertama, Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan surat pemanggilan yang tertulis tanggal 2 Januari 2023.
Baca Selengkapnya
Selama pengawasan 22 hari, Bawaslu telah melakukan banyak upaya pencegahan.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca Selengkapnya