Follow
Bawaslu Sulit Ungkap Pelanggaran Pemilu Karena Beda Tafsir dengan Polisi
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah keluhkan penanganan para pelaku pelanggaran kampanye sampai ke pengadilan karena minimnya alat bukti, dan perbedaan persepsi saat sidang rapat pleno di tingkat Gakumdu.
"Ada 48 kasus pelanggaran kampanye yang ditangani hanya bisa memproses hukum lima kasus yang sedang jalani vonis di tingkat pengadilan, satu proses Gakkumdu di Batang, dan satu lagi di proses kepolisian, putusan menunggu 14 hari lagi," kata Koordinator Divisi Penindakan dan Pencegahan Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih, Selasa (26/2).
Dia menyebut kasus lainnya terpaksa dihentikan saat rapat Gakkumdu pada tahapan kedua dan saat pembahasan ketiga karena sejumlah faktor.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Kenapa penting untuk mengetahui jenis pelanggaran pemilu? Jenis pelanggaran pemilu penting diketahui oleh masyarakat Indonesia.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
"Yang menjadi masalah perbedaan salah tafsir sering menghambat pengusutan pelanggaran kampanye. Misalnya kasus money politic, dalam hal ini harus merinci semua unsur saksi dan barang buktinya," jelasnya.
Selain itu, rapat pleno antara Bawaslu dengan Gakkumdu sering tidak menghasilkan keputusan karena minimnya berkas-berkas barang bukti untuk kelengkapan syarat formal dan materiil.
"Perbedaan persepsi antara kita dengan kepolisian dan pihak kejaksaan di tingkat Gakkumdu sering membuat kasus pelanggaran kampanye jadi gagal diusut tuntas," paparnya.
Ketika ada perbedaan pendapat, ia selalu menyiasatinya dengan mencari keterangan pembanding dari para ahli hukum.
"Saya berharap dari situ ada titik temu. Kalau ada pendapat ahli, saat rapat pleno Gakkumdu yang ketiga dapat menyelesaikan pengungkapan kasusnya. Ini satu upaya meminimalkan perbedaan persepsi yang muncul antara kepolisian, Bawaslu dan tim sukses caleg maupun paslon," tuturnya.
Selama ini, kasus pelanggaran kampanye yang mayoritas muncul di Jawa Tengah berbagai macam mulai dari tindakan kades yang menguntungkan salah satu caleg/capres, money politic, kampanye luar jadwal, penggunaan fasilitas pemerintah, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan serta pelanggaran tata cara pemasangan iklan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.
Baca Selengkapnya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca Selengkapnya
Proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
Baca Selengkapnya
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Laporan dibuat TPDI itu dilakukan Petrus Selestinus, Roy Suryo dan empat orang lainnya pada Senin (4/3).
Baca Selengkapnya
Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca Selengkapnya