Bawaslu Sulsel dalami dugaan pemukulan panwascam oleh sekretaris KPU Makassar
Merdeka.com - Bawaslu Sulawesi Selatan melalui Muhammad Azhry Yusuf selaku Divisi Penindakan Pelanggaran memberi rekomendasi ke KPU Sulsel untuk melakukan investigasi dan pembinaan ke KPU Makassar terkait insiden dalam rapat pleno terbuka KPU Makassar, Jumat (6/7) di Hotel Max One. Hal itu dilakukan sebelum ketuk palu penetapan perolehan suara terbanyak dari empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan hasil perolehan suara oleh KPU Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Senin (9/7) dini hari.
"Di tengah proses rekapitulasi dan penghitungan hasil perolehan suara Pilwalkot Makassar pada rapat pleno terbuka KPU Makassar di Hotel Max One itu terjadi insiden dan itu telah dilaporkan ke kami di Bawaslu bahwa seorang anggota Panwascam dipukul. Kasus itu sementara kami usut melalui Gakumdu dan kepada KPU Sulsel kami minta juga untuk melakukan investigasi internal sekaligus pembinaan terhadap KPU Makassar," kata Muhammad Azhry Yusuf.
Pihaknya saat ini masih mendalami apa benar ada pemukulan. Pihaknya juga tengah mencari bukti atas laporan pemukulan tersebut.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
Selain unsur pidana, pihaknya juga menelusuri dugaan pelanggaran pemilu dan pelanggaran kode etik. Jika nanti benar ada dugaan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu yang akan menindaklanjuti berdasarkan UU No 10 dan peraturan Bawaslu No 14.
"Jika ada unsur pelanggaran pidananya maka akan diteruskan ke pihak kepolisian dan jika ada unsur pelanggaran kode etiknya maka akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya.
Diberitakan sebelumnya, saat rapat pleno terbuka KPU Makassar di Hotel Max One terjadi insiden. Sekretaris KPU Makassar bernama Sabri memprotes keberadaan seorang anggota Panwascam atau Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan di sisi operator KPU Makassar pengimput data.
Ketua Bawaslu Makassar, Nursari mengatakan, anggota Panwascam itu sempat dipukul bagian kepalanya oleh Sabri. Menurutnya anggota Pasnwascam tersebut tidak salah berada di sekitar area tersebut karena melakukan tugas pengawasan terhadap proses rekapitulasi yang tengah berjalan.
Akibat insiden tersebut, anggota Panwascam itu diamankan dan dibawa keluar ruangan oleh pihak kepolisian agar rapat pleno bisa berlanjut. Sebab setelah protes dari Sabri itu, menyusul lagi protes serupa dari saksi-saksi paslon.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kubu Danny menduga adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaDahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo.
Baca SelengkapnyaSehingga, jika adanya dugaan pelanggaran, bagi Bawaslu yang harus mereka lihat disebutnya adalah dokumennya.
Baca SelengkapnyaTerkait nasib perolehan suara atas surat suara yang dirusak apakah sah atau tidak, Dede menyerahkan kepada PPK dan saksi.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asyari yang memimpin rapat mencecar saksi yang dihadirkan.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaVideo dugaan kampanye dalam gereja di Sulawesi Selatan tersebar di media sosial (medsos). Kasus itu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Baca SelengkapnyaPolda Sumut menetapkan anggota Bawaslu Medan, Azlansyah Hasibuan sebagai tersangka pemerasan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaRekomendasi PSU diberikan setelah KPPS mengizinkan seorang warga yang mencoblos menggunakan surat undangan milik orang lain.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI belum berkoordinasi dengan Polri terkait intimidasi yang terjadi di PSU Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaSelain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca Selengkapnya