Follow
Bawaslu tantang KPU tegas jatuhkan sanksi untuk PKS
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelanggaran yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat kampanye melibatkan anak-anak di stadion Gelora Bung Karno (GBK) beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu Muhammad menantang KPU untuk bersikap tegas dan segera menjatuhkan sanksi kepada PKS. "Oh sudah, kalau terkait dengan penindakan sudah, misalnya PKS, Bawaslu sudah beri rekomendasi supaya ditindak, saya kemarin sudah tanda tangan pleno Bawaslu, bahwa presiden PKS diduga lakukan pelanggaran administrasi," ujar Muhammad di Kantor KPU, Kamis, (27/3).
Oleh karena itu, tegas Muhammad, kewenangan sepenuhnya selanjutnya ada di tangan KPU untuk memberikan sanksi kepada PKS.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan PKS usai putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
"Sekarang tinggal KPU, berani enggak menindak presiden PKS itu, karena rekomendasi kami sudah berjalan," tegas Muhammad.
Diketahui, pada kampanye perdananya di GBK, PKS banyak melibatkan anak-anak di bawah umur. Presiden PKS Anis Matta berkilah, kampanye tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan politik pada anak-anak. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyesalkan keputusan Bawaslu dan KPU terkait dengan penetapan caleg terpilih meski sudah dipecat oleh partai.
Baca Selengkapnya
Tim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.
Baca Selengkapnya
KPU telah membuktikan profesionalitasnya dalam menjalankan tahapan demi tahapan pemilu.
Baca Selengkapnya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnya
Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca Selengkapnya
Dengan sudah adanya keputusan dari MK. Pihaknya pun akan menindaklanjuti putusan tersebut.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca Selengkapnya
PPP kecewa gugatan sengketa hasil Pileg 2024 ditolak MK.
Baca Selengkapnya
Bawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU
Baca Selengkapnya
Hari ini, Selasa (16/4), penyampaian kesimpulan PHPU Pilpres 2024 dari para pihak terkait telah selesai.
Baca Selengkapnya
Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya