Bawaslu: Tidak Ada Parpol Ganggu Verifikasi Faktual Ulang Partai Ummat
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan tidak ada pihak atau partai lain yang mengganggu proses verifikasi faktual (verfak) perbaikan Partai Ummat. Bahkan, dipastikan seluruh tahapan berjalan dengan lancar, termasuk verifikasi faktual ulang Partai Ummat di Sulawesi Utara (Sulut).
“Saya sudah koordinasi dengan Pak Zul Kordiv PP DATIN (Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi) Sulut. Setelah mengecek ke semua Kabupaten/Kota pelaksanaan verfak berjalan dengan baik dan tidak ditemukan ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya verfak," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi saat dikonfirmasi, Rabu (28/12).
Sebelumnya, Partai Ummat mengungkapkan, ada partai yang mengganggu proses verifikasi faktual perbaikan. Salah satu partai tersebut merupakan peserta Pemilu 2024.
-
Bagaimana proses pilkada Sumut 2024? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah mereka.
-
Bagaimana cara PTPS memastikan proses pemungutan suara di Pilkada 2024 berjalan dengan integritas? Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan keabsahan proses pemungutan suara selama pemilihan. Tugas utama mereka adalah mengawasi jalannya proses pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Bagaimana Bawaslu memastikan pengawasan yang adil di tingkat nasional? Di tingkat nasional, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu.Serta menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
-
Kapan tahapan pilkada Sumut 2024 dimulai? Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Walikota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:1. Tahap Persiapan
-
Bagaimana cara KPPS memastikan proses pemungutan suara lancar? KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.
“Karena dugaan keras kelompok pengganggu kan, dari salah satu partai politik peserta Pemilu 2024,” kata Humas DPP Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya saat dikonfirmasi, Selasa (27/12).
Partai Ummat pun mengancam akan membongkar identitas partai pengganggu tersebut. Jika mereka masih berupaya menggagalkan verifikasi faktual ulang partai bentukan Amien Rais itu.
“Jika hari ini masih mengganggu, maka nama partai kemungkinan besar akan kita rilis,” tegasnya.
Tak hanya itu, Partai Ummat juga akan berencana melaporkan partai pengganggu tersebut ke Bawaslu. Selanjutnya, Partai Ummat juga akan melaporkannya ke pihak berwenang.
“Pertama ke Bawaslu dulu,” imbuhnya.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia juga mengatakan bahwa lembaganya menerima permohonan untuk pengaduan mengenai hal tersebut.
Baca SelengkapnyaBagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPutusan DKPP menyebut Ummi melakukan pelanggaran kode etik saat pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaDituduh Manipulasi Hasil Verifikasi PKN dan Partai Ummat, Komisioner KPU Pangkep Jalani Sidang Etik
Baca SelengkapnyaPBNU tidak melihat adanya potensi-potensi masalah yang berarti selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKabid Propam Polda Riau Kombes EL Sengka tegas tidak ingin ada polisi yang tidak disiplin dalam bertugas.
Baca SelengkapnyaTudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWakapolda Riau secara langsung berinteraksi dengan petugas KPU dan petugas keamanan
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBeredar isu paslon Andi Sudirman-Fatmawati memborong dukungan partai politik.
Baca SelengkapnyaKapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, meski tahapan Pilkada telah memasuki pemungutan suara, pihaknya terus bergerak melakukan pengamanan.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta memastikan bakal menjalani proses dan tahapan Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada.
Baca Selengkapnya