Bawaslu yakin isu SARA di Jakarta tak sampai ke Pilgub Jabar
Merdeka.com - Pilgub DKI yang berlangsung dua putaran kental dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sebagai daerah terdekat dengan DKI, Jawa Barat yang akan menggelar hajat demokrasinya pada 2018 diperkirakan tidak akan terimbas langsung.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Harminus Koto di Kota Bandung, Jumat (28/4). Menurutnya, masyarakat Jabar dinilainya sudah sangat dewasa menyikapi persoalan-persoalan yang kerap mewarnai pesta demokrasi.
"Pilkada DKI dan Jabar tidak sama. Masyarakat Jabar pun dikenal silih asah, silih asih, dan silih asuh, keberagaman itu sudah diterima sejak dulu," katanya.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Siapa yang berharap Pilgub Jakarta satu putaran? Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berharap kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung satu putaran saja.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
Sehingga indikasi SARA yang pernah menyerang pasangan Basuki Tjahaya Poernama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI, dirinya mengaku tidak khawatir isu SARA akan berkembang di Jabar.
"Kita tidak mencium (Isu SARA), apalagi kepentingan-kepentingan di DKI beda dengan Jabar dan masyarakat Jabar pun masyarakat yang teduh," katanya.
Meski begitu, pihaknya bukan berarti tinggal diam. Bawaslu Jabar sejak jauh-jauh hari telah mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran yang diprediksi akan mewarnai Pilgub Jabar 2018, termasuk indikasi kemunculan isu SARA.
"Kita getol menggelar pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas, kita juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder," sebutnya.
Namun, bila indikasi isu SARA itu memang benar terjadi di Pilgub Jabar, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas pelakunya. Pihaknya bertekad melaksanakan pengawasan yang baik agar martabat demokrasi bisa ditegakkan.
"Tapi sekali lagi, berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, isu yang berkembang di Jabar ini lebih santun. Masyarakat Jabar ini lebih mengedepankan budayanya, budaya yang santun dan saya kira pasangan calon pun akan berkampanye dengan santun," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku mendapat serangan isu SARA. Dedi tidak terlalu memikirkannya karena yakin menang.
Baca SelengkapnyaSinergitas yang baik antara TNI, Polri, dan Pemprov Jabar menjadi modal kuat dalam mewujudkan hal itu.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, hal ini dapat dipidana apabila narasi tersebut sampai ke tahap fitnah yang diarahkan kepada calon kepala daerah saat proses kampanye.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaTerlebih, petahana di Jawa Barat juga digadang-gadang akan maju kembali di Pilkada.
Baca Selengkapnya"Jadi menurut saya traffic lalu lintasnya juga gak akan bertabrakan ya," kata Anggawira
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaPDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca SelengkapnyaPada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.
Baca SelengkapnyaBelum ada paslon yang mendominasi wilayah Jawa Barat
Baca SelengkapnyaPengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya