Bayang-bayang SBY di pemerintah Jokowi

Merdeka.com - Sejak lengser dari kursi penguasa, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap mengkritisi jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan komentarnya tak jarang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Hampir dua tahun belakangan Jokowi berkuasa, beragam komentar kritik maupun dukungan dilakukan oleh SBY melalui media sosial. Ada yang menilai wajar karena posisi SBY sebagai Ketua Umum Demokrat, ada juga yang menganggap SBY terlalu ikut campur urusan pemerintah dengan komentar-komentarnya.

Terakhir, SBY berkomentar soal revisi UU KPK. Dia meminta agar pemerintah menolak revisi UU KPK demi mendukung pemberantasan korupsi.

Berikut kritikan dan komentar SBY terhadap pemerintahan Jokowi, dirangkum merdeka.com, Minggu (21/2):

Berhenti jadi presiden daripada dukung UU KPK direvisi

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut angkat bicara terkait polemik ini. Dia mengaku punya pengalaman sama ketika masih menjabat presiden. SBY menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan kelompok garis keras pendukung KPK yang tidak terusik manakala kewenangan KPK dipreteli atau ada upaya mengkriminalisasi."Pertama KPK harus diberikan kewenangan mutlak langsung barangkali kewenangan hukum lain. KPK tidak boleh disentuh, apalagi revisi UU KPK, tidak boleh dikriminalisasi," kata pria akrab disapa SBY saat jumpa pers di Cibubur, Jakarta, Jumat (20/2).Sebaliknya, SBY juga pernah berhadapan dengan kelompok garis keras yang tidak menginginkan KPK menjadi lembaga superbody. Saat muncul wacana penguatan KPK, kelompok ini langsung bersuara keras.Mereka khawatir KPK terjebak kepentingan politik hingga akhirnya tebang pilih dalam penindakan dan proses hukum. SBY pernah didatangi seseorang meminta agar KPK tidak jadi lembaga superbody. Menurut pengakuannya, saat itu dia memilih berhenti dari jabatannya jika harus melemahkan KPK."Dulu ada yang datang ke saya, netizen bilang KPK harus dimoratorium, saya bilang lebih baik tidak menjadi presiden saja," kata dia.Dari pengalaman itu, memperbaiki KPK tidak bisa berdasarkan emosional. Jangan sampai terjebak pada dua kelompok garis keras tersebut. "Harapan saya, yang punya kehendak DPR mengubah lembaga penegak hukum untuk lebih baik, mari kita sampaikan rakyat wajib mengawasi KPK," pesannya.

Merasa selalu disalahkan pemerintah Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan sikap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, penguasa hingga saat ini masih kerap menyalahkan kepemimpinan SBY terdahulu."Hingga saat ini, SBY & Pemerintahan SBY masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitter resminya @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Kamis (18/2).Dia menilai, berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan pemerintahan SBY. Atau, kata dia, semuanya akibat kesalahan pemerintahan SBY. Bahkan menurut dia, sikap dan pernyataan yang salahkan SBY juga datang dari mereka yang dulu pernah bertugas bersama pihaknya di pemerintahan."Saya harap yang dulu pernah bertugas bersama saya agar sabar. Jika dulu (10 tahun) kita bisa bersabar, Insya Allah sekarang pun bisa," curhat dia."Bagi yang ingin terus salahkan pemerintahan yang lalu, alamatkan saja kepada saya (SBY). Saya pemimpin & saya bertanggung jawab," lanjut dia.SBY pun menyampaikan pesan kepada koleganya di pemerintahan terdahulu yang dilukai hatinya agar sabar. Termasuk para konstituennya untuk memberikan kesempatan pemerintah saat ini untuk membuat negara Indonesia menjadi lebih baik.Setelah ditelusuri, ketersinggungan SBY karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut pemerintahan SBY lambat mendukung pertambangan saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perindustrian, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 16 Februari lalu."Pemerintah SBY agak terlambat meng-endorse dan baru dimulai saat pemerintahan terakhir, sehingga momentumnya pada saat ekonomi dunia melambat dan buat komplikasi. Yang namanya hasil smelter, itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik," kata Darmin saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perindustrian, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/2) lalu.

SBY sindir orang Istana yang tak suka dikritik sampai kirim pesan

Sejak lengser dari pemerintahan, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap menyampaikan pandangannya tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Presiden Jokowi. Melalui media sosial, SBY sering sampaikan sejumlah pandangan dan pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri.Namun beberapa bulan belakangan ini, SBY sempat menghilang berkomentar tentang pemerintah. Melalui wawancara yang diunggah melalui Youtube pada 6 Februari lalu, SBY mengungkap alasan menghilang sejenak mengkritik pemerintah. Menurut dia, ada elemen di lingkar Istana yang tak suka dengan kritik yang disampaikannya."Saya masih ingat kalau tidak salah dulu sekian bulan lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya," kata SBY dalam wawancara itu dikutip merdeka.com, Selasa (9/2).Menurut SBY, ini negara demokrasi siapa pun berhak bicara. Dia bahkan menyindir ada orang yang dulu vocal mengkritik pemerintah namun ketika sekarang berada di kekuasaan justru tak mau dikritik."Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir SBY.SBY menegaskan jika kritik yang disampaikannya bertujuan untuk kebaikan bangsa. Menurut dia, dalam politik wajar jika ada yang saling mengkritik dan mengoreksi."Inilah yang kita harus banyak belajar, bahwa itu politik, itu demokrasi, ada kalanya kita mengkritik, mengoreksi, menyerang. Tapi ketika mengemban amanah, harus bersedia juga dikoreksi, untuk kebaikan," tegas Ketua Umum Partai Demokrat ini.

SBY bicara kereta cepat Jepang, China dan bisnis keluarga pejabat

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut berkomentar soal polemik pembangunan kereta cepat milik China dengan rute Jakarta-Bandung yang sedang digenjot pemerintah. Menurut dia, pemerintah wajib menjelaskan secara transparan tentang proyek itu.SBY menilai, wajar jika setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra. Khususnya soal kereta cepat, dia meminta pemerintah tak perlu kecil hati jika mendapat kritik tajam dari masyarakat."Memang dalam kehidupan demokrasi apapun yang diputuskan oleh pemimpin termasuk kebijakan yang ditetapkan selalu mengundang pro dan kontra, polemik. Jadi menurut saya tidak luar biasa kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengundang polemik dan kontroversi. Pemerintah tidak perlu berkecil hati. Pemerintah harus bersedia mendengarkan, berikan penjelasan segamblang-gamblangnya, rakyat ingin tahu seluk beluk kereta cepat Jakarta Bandung ini," kata SBY melalui sebuah wawancara yang diunggah di Youtube, dikutip merdeka.com, Selasa (9/2).SBY juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang tender proyek kereta cepat yang akhirnya dimenangkan oleh China. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengajukan proyek ini.Apalagi, SBY mendengar jika pemerintah menolak proyek kereta cepat Jepang karena meminta jaminan. Namun belakangan ini, SBY juga mendapat informasi jika China meminta jaminan sebelum garap proyek kereta cepat itu."Diperlukan transparansi akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat apa yang menjadi kebijakan dasar siapa yang membangun kereta cepat ini dengan ongkos berapa, katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan tendernya seperti apa, antara Tiongkok dan Jepang dengan dinamika terakhir ini," jelas SBY."Ternyata Tiongkok juga memerlukan jaminan, padahal dulu Jepang minta jaminan pemerintah. Perlu jelaskan, Jepang sahabat kita, Tiongkok sahabat kita," terang SBY.Dikabarkan, akibat proyeknya ditolak, Jepang sempat marah kepada Indonesia. Sebab, Jepang melihat alasan yang diberikan Indonesia menolak proyek kereta cepat miliknya tidak masuk akal dengan tidak memberikan jaminan apa-apa.SBY juga bicara isu pejabat yang bermain dalam kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Menurut dia, pemerintah perlu jelaskan isu ini. Dia menilai, tak masalah ada keluarga pejabat yang main proyek kereta cepat, asalkan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku."Atau ada kecurigaan keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah, tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata SBY."Sebetulnya tidak dilarang keluarga pejabat menjalankan bisnis, di banyak negara dilakukan. Kalau memang ada keluarga pejabat, jelaskan saja ada, company-nya apa, sepanjang tidak melanggar hukum sesuai dengan UU, negara tidak dirugikan, itu tidak apa-apa," tegas SBY.

SBY hubungi Wapres JK minta pemerintah cepat atasi kabut asap

Kabut asap tahunan yang melanda daerah Sumatera dan Kalimantan menuai banyak simpati dari berbagai pihak di negeri ini. Semakin hari, daerah rawan kabut asap semakin memberikan dampak negatif baik terhadap aktivitas maupun kesehatan masyarakat sekitar.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut tergugah melihat kondisi daerah rawan asap yang semakin berbahaya itu. Melalui akun media sosial miliknya, SBY mengungkapkan kepeduliannya terhadap daerah yang dilanda kabut asap.SBY, mengaku mendapatkan banyak permintaan dari masyarakat Riau untuk menyampaikan pesan mereka kepada pemerintahan di era Jokowi saat ini."Pesan itu berkaitan dgn penanganan asap. Masyarakat Riau mohon pemerintah percepat dan intensifkan upaya penanganannya," ujar SBY melalui akun facebooknya yang dikutip merdeka.com, Senin (14/9).Lanjut SBY, dirinya mengetahui pemerintah tengah menangani gangguan asap ini baik dari BNPB, TNI, Polri dan petugas lain. Pihak pihak yang disebutkan dinilai telah mengambil sikap secara serius dalam upaya memadamkan api dan asap."Namun, karena ini amanah, pesan tersebut saya sampaikan kepada pemerintah. Maaf Bapak Presiden, saya tidak punya niat buruk apapun. Sore ini, harapan rakyat Riau tersebut saya sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden. Pak Jusuf Kalla memberikan tanggapan secara positif," imbuhnya.Masalah kebakaran hutan, jelas SBY, merupakan persoalan yang cukup kompleks. Diperlukan kepemimpinan, kesatuan komando, peralatan serta pengerahan petugas secara maksimal."Pencegahan dan tanggung jawab daerah penting. Reaksi cepat pusat penting. Hukum mesti ditegakkan dengan tegas bagi yang lalai dan membakar," pungkasnya.

SBY kritik Jokowi-JK hidupkan kembali pasal penghinaan presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kritik rakyat terhadap presiden itu perlu. Sebab, dari kritik itu maka pemerintah tahu keinginan rakyat yang sesungguhnya."Andai itu terjadi (pasal penghinaan presiden dihidupkan) mungkin rakyat tak berani kritik, bicara keras. Takut dipidanakan, dijadikan tersangka. Saya jadi tidak tahu apa pendapat rakyat. Kalau pemimpin tak tahu perasaan dan pendapat rakyat, apalagi media juga diam dan tak bersuara, saya malah takut jadi 'bom waktu'," kata SBY lewat akun Twitternya @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Minggu (8/9).Menurutnya, dalam dua periode menjadi presiden banyak seklai penghinaan yang didapat. Di antaranya unjuk rasa yang membawa kerbau bertuliskan namanya dan membakar foto resmi presiden."Terus terang, selama 10 tahun jadi Presiden, ada ratusan perkataan dan tindakan yang menghina, tak menyenangkan dan cemarkan nama baik saya. Foto resmi Presiden dibakar, diinjak-injak, mengarak kerbau yang pantatnya ditulisi 'SBY' dan kata-kata kasar penuh hinaan di media dan ruang publik," terang dia.Lebih jauh, dia menyebutkan tak menggubris hal-hal yang berbau penghinaan itu. lantaran, waktu mengurus pemerintahan akan tersita jika fokus pada hal-hal tersebut."Kalau saya gunakan hak saya untuk adukan ke polisi (karena delik aduan), mungkin ratusan orang sudah diperiksa dan dijadikan tersangka. Barangkali saya juga justru tidak bisa bekerja, karena sibuk mengadu ke polisi. Konsentrasi saya akan terpecah," pungkas dia.Diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berupaya menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres melalui revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam draf revisi KUHP, pemerintah memasukkan kembali pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.