Beda dengan PKS, Interupsi Demokrat soal RKUHP Diberi Pujian & Tepuk Tangan
Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat turut interupsi dalam momen pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Rapat Paripurna. Berbeda dengan PKS, anggota dewan memberikan tepuk tangan atas penyampaian catatan dari Fraksi Demokrat.
Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis terlihat cekcok dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menyampaikan catatannya terhadap RUU KUHP. Bahkan, Iskan sampai menggebrak meja dan meninggalkan ruangan.
Momen itu terjadi di tengah rapat paripurna di Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12). Rapat itu dipimpin Sufmi Dasco Ahmad.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Mengapa DPR memuji Polda Metro Jaya? Langkah ini ini dilakukan sebagai kerja sama Polda Metro Jaya bersama unsur masyarakat dalam pengamanan Pemilu 2024. Polda Metro Jaya bakal menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga satpam untuk ikut serta dalam pengamanan Pemilu 2024.
Penyampaian catatan Fraksi Demokrat terhadap RUU KUHP disampaikan oleh Santoso. Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan agar RUU KUHP tidak digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat.
"Kami dari Fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaruan hukum pidana melalui rekodifikasi sebagai produk warisan kolonial Belanda," kata Santoso di tengah rapat paripurna.
"Namun penting untuk diingat bahwa semangat dekolonialisasi ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat," sambungnya.
Santoso meminta pemerintah harus mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat, terutama hak kebebasan berpendapat. Karena itu, perlindungan terhadap hak kepada seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.
"Demikian dari Fraksi Partai Demokrat, harapan rakyat perjuangan Demokrat," kata Santoso.
Di akhir penyampaiannya, para anggota dewan di rapat paripurna memberikan tepuk tangan. Dasco lalu memuji interupsi oleh Fraksi Demokrat yang sudah seperti selayaknya.
"Baik terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan catatan seperti selayaknya yang kita kasih pada kesempatan sidang paripurna hari ini. Untuk itu kami akan menanyakan kembali apakah Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana dapat disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco yang dijawab 'setuju' oleh peserta rapat.
(mdk/ray)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Baca SelengkapnyaKeberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaKPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, sikap Partai Demokrat ialah bersama rakyat.
Baca SelengkapnyaRapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaInisiator Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pimpinan, Darmizal menyebut dalam waktu dekat barisan KLB akan menentukan sikap dan arah politik.
Baca SelengkapnyaAnies juga berterima kasih kepada masyarakat sipil dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU Pilkada
Baca Selengkapnya