Follow
Beda dengan Setnov, ini alasan Golkar tak dampingi Akom disidang MKD
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah mencopot Ade Komarudin alias Akom dari jabatan Ketua DPR. Posisi Akom kini digantikan oleh Ketum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).
Partai Golkar terlihat tidak memberikan pendampingan atas dua kasus yang menjerat Akom. Hal ini berbeda saat Setnov diterpa skandal 'Papa Minta Saham'.
Kala itu, DPP Partai Golkar membela habis-habisan Setnov. Bahkan partai Golkar melakukan beberapa kali pergantian personel di MKD untuk mengawal kasus etika Setnov terkait 'Papa Minta Saham'.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Kompolnas hadir dalam sidang Aipda Robig? Kami di sini diundang untuk mengikuti sidang etik. Artinya memang proses yang coba dijalankan teman-teman di Polda Semarang adalah proses yang baik, transparan, dengan mengundang kami kami, kami disuruh melihat secara detail mulai awal dari akhir apa yang terjadi,' kata Choirul.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengakui kasus Akom dan Setya memang berbeda. Faktor yang membedakan yakni pemberitaan Setnov lebih ramai menjadi perbincangan ketimbang Akom.
"Kan sudah ada di DPR ini. Dan dulu kan Novanto kan ramai banget, ini kan enggak ramai. Saya sendiri kalau ada putusan hari ini apa? Kita enggak ngerti. Saya juga ketemu Akom kemarin dua kali, juga enggak bicara masalah ini," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).
Idrus menegaskan keputusan MKD memecat Akom tidak ada kaitannya dengan upaya Golkar mengembalikan jabatan Setnov. Apalagi, kata dia, keterlibatan Presiden Jokowi dalam usulan Golkar ini.
"Saya sudah katakan tidak ada. Jadi enggak ada, ini murni semua. Enggak ada kaitannya dengan pak Jokowi, enggak ada kaitannya dengan ini, semua jalan. Ini jalan, ini jalan. Ada atau tidak ada MKD, ini jalan," tegas dia.
Seperti diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan memberhentikan Ade Komarudin (Akom) dari jabatan Ketua DPR. Pemberhentian Akom ini sesuai dengan penjatuhan sanksi akumulatif, yakni sanksi ringan dan sedang atas dua kasus yang menyeret Akom. Keputusan yang diambil melalui rapat pleno tertutup MKD bersifat final dan mengikat.
Dua kasus tersebut yakni perkara persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN melakukan rapat dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu. Serta, laporan empat orang anggota Baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Umum Golkar merespons soal kericuhan yang terjadi jelang diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG).
Baca Selengkapnya
Hakim MK menganggap ketidakhadiran pemohon dianggap gugur dan tidak perlu dilanjutkan untuk direspons pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Golkar mengakui tidak mudah menghadapi kondisi di mana DPP memutuskan tidak mengusung Airin di Pilgub Banten.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Jusuf Hamka mengungkapkan pengunduran dirinya dari Partai Golkar.
Baca Selengkapnya