Beda dengan Sumarsono, Ahok tegaskan selama ini tak pernah kompromi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama tidak mengetahui maksud dan tujuan pengganti sementaranya, Sumarsono melakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI 2017. Sebab, selama menjabat dia menegaskan, tidak pernah berkompromi dengan siapapun.
Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, tidak pernah ada kompromi apapun dalam pembahasan anggaran selama menjabat sekitar empat tahun lamanya. Sehingga dia mempertanyakan masuknya dana hibah kepada Badan Musyawarah Betawi sebesar Rp 5 miliar untuk tahun depan.
"Kalian tahu sendiri saya menjaga ini selama empat tahun begitu ngotot tidak ada kompromi dengan oknum manapun. Termasuk kejadian oknum DPRD ribut sama saya. Semua mengatakan APBD saya palsu, padahal saya mempertahankan tidak ada UPS," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
Mantan Bupati Belitung Timur ini merasa keberatan jika akhirnya nanti APBD DKI Jakarta 2017 yang disahkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta harus dipertanggungjawabkannya. Sebab, dia bersikeras itu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
"Undang-Undang keuangan daerah mengatur, pemerintah daerah mengatur. Bagaimana mungkin saya mesti tanggung jawab APBD DKI 2017 yang bukan saya yang susun," tegas Ahok.
Menurutnya, langkah yang diambil Sumarsono atau akrab disapa Sony ini sebenarnya gaya masing-masing pemimpin. "Saya ngotot nah sekarang yang terjadi apa? Kan Plt punya pandangan berbeda. Dia ingin negosiasi, ingin baik-baik," tutup bapak tiga orang anak ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaAhok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaAhok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaAhok mengaku belum menerima pesan WhatsApp dari Cagub Jakarta Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaAhok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca SelengkapnyaMenko Muhadjir Effendy menjelaskan, mengenai netralitas pejabat pemerintahan.
Baca SelengkapnyaHeru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca SelengkapnyaBansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya