Beda pandangan dua kiai NU soal pernyataan Jokowi
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pisahkan antara politik dan agama. Hal ini berkaitan dengan pertarungan Pilgub DKI 2017 yang kental dengan nuansa SARA. Pernyataan Jokowi ini pun menuai pro dan kontra, bahkan di kalangan petinggi Nahdlatul Ulama (NU).
Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan, politik dan agama saling menguatkan dan menopang. Dia berbeda pandangan dengan Jokowi.
"Agama dan politik itu kan saling mempengaruhi, kehidupan politik kebangsaan itu juga harus memperoleh pembenaran dari agama, kalau enggak ya bagaimana?," kata Ma'ruf, di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Pusat, Senin (27/3).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang menentukan mesin politik Jokowi dan mesin politik NU? Mereka yang bekerja sepenuh hati berbasis loyalitas, kesamaan frekuensi ideologis, dan keyakinan intelektualitas, akan bekerja lebih rapi ketimbang para influencer atau buzzer bayaran (seprofesional apapun mereka, pasti hasil kerjanya akan bebeda).
-
Apa tanggapan Gibran terkait usulan Jokowi sebagai pemimpin koalisi? 'Nggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu.' Wali Kota Solo yang juga anak pertama Presiden Jokowi itu mengaku belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum ada pembicaraan terkait usulan itu.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
Dia mencoba menafsirkan maksud pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa kehidupan agama dan politik tidak boleh dicampuradukkan.
"Itu harus saling menguatkan tapi bukan dalam arti agama yang radikal. Ya mungkin yang dimaksud oleh Presiden itu paham-paham yang bertabrakan sehingga menimbulkan masalah," ujarnya.
Ketua MUI ini mengatakan, agama berfungsi mencari pembenaran. Sehingga tidak mungkin jika keduanya yakni agama dan politik dipisahkan.
"Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama bagaimana? Makanya agama, negara dan pancasila itu kan saling menopang saling menguatkan," ucap Ma'ruf.
Tak senada dengan KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan, agama tidak boleh disatukan dengan politik. Said sepakat dengan Jokowi.
"Itu pendapat saya kok, tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama. Itu pendapat saya," kata Said usai menghadiri acara pelantikan dan peringatan Harlah Muslimat NU ke-71 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (28/3).
Ditegaskan Said Aqil, dari dulu dirinya selalu menolak jika politik melibatkan agama. "Pokoknya pendapat saya dari dulu itu," tegasnya.
Jika agama dicampuradukan dengan politik, semua orang akan lebih galak dan bersikap radikal. Bahkan, setiap orang akan lebih mudah mengkafirkan orang lain.
"Politik kalau dicampurkan dengan agama akan galak, akan radikal, akan mudah mengkafirkan, akan mudah mengganggap oposan menjadi kafir," pungkas Said.
Sebelumnya, isu agama yang meramaikan Pilgub DKI ini pun disayangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta, agar dipisahkan antara politik dan agama.
"Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena Pilkada. Benar nggak? Karena pilgub, pilihan bupati, pilihan walikota, inilah yang harus kita hindarkan," kata Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seperti dilansir Antara, Jumat (24/3).
Kepala Negara meminta tidak mencampuradukkan antara politik dan agama yang saat ini berujung pada konflik di masyarakat. "Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik," katanya.
Jokowi meminta pemuka agama mengingatkan umatnya tentang keragaman ini harus dirawat agar tidak menimbulkan perpecahan.
"Para ulama agar disebarkan, diingatkan, dipahamkan pada kita semua, bahwa kita ini memang beragam, anugerah yang diberikan Allah bahwa kita beragam," kata Jokowi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi dengan tegas mengingatkan, jangan tidak boleh tidak saling menyapa karena adanya perbedaan pendapat saat pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Pemilu 2024 menimbulkan adanya gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaDua hari menjelang hari pencoblosan, sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) menyambangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada GAMKI untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan jika melihat situasi politik yang memanas.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Jokowi turun langsung mengkampanyekan Luthfi-Yasin di Jateng.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, Indonesia haruslah menjunjung tinggi keberagaman
Baca Selengkapnya"nanti kita jangan sampai kita perang klaim-klaiman seperti itu," Ketua DPP PKB Cucun Ahmad
Baca Selengkapnya"Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling sapa tidak boleh," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi tak ingin masyarakat masih ribut-ribut, di saat para calon presiden yang bersaing sudah adem.
Baca Selengkapnya