Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bekali Caleg NasDem, JK pesan jadi anggota DPR jangan '5D'

Bekali Caleg NasDem, JK pesan jadi anggota DPR jangan '5D' JK bersaksi di sidang PK Suryadharma Ali. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada bakal calon anggota legislatif DPR dari Partai Nasdem agar tidak menjadi legislator berpredikat 5D. Pernyataan itu disampaikan ketika memberikan pidato dalam penutupan pembekalan caleg NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (3/9).

Adapun singkatannya, kata JK, datang, duduk, diam, duit, ditangkap. Karena itu, ketua umum Golkar itu mengingatkan menjadi anggota DPR harus memiliki modal kuat.

"Kalau anda ingin pintar berdebat itu, harus baca terus, jangan hanya baca majalah, (tapi) baca buku, ikut diskusi supaya terhindar dari 4D, datang, duduk, diam, duit, bisa-bisa 5D, ditangkap," kata JK di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (3/9).

JK menjelaskan, sebagai anggota legislatif, harus memiliki sebuah modal penting. Dia meminta para caleg membekali diri memahami sistem nasional dan program pemerintah.

"Karena itu harus punya modal mengetahui sistem nasional mengetahui keadaan kita lihat program kedepan itu yang sangat penting sebagai modal utama," tuturnya.

Dia menambahkan, ketika sudah menduduki kursi legislatif, perlu namanya kesabaran. Sebab, jika pendapatnya ingin didengar, harus bisa menghargai pendapat orang lain. Hal itu bakal banyak ditemui dalam rapat-rapat di Senayan.

"Anggota DPR modalnya kesabaran, orang mendengar terus menunggu giliran berbicara, itu modal juga, kalau gak sabar nunggu mendengar orang, anda tidak didengar orang," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, mantan ketua umum Golkar itu meminta para calon anggota legislatif aktif mensosialisasikan program partai kepada masyarakat pemilih. Pada saat bersamaan, menurut JK, NasDem harus memposisikan diri sebagai pendukung pemerintah. Dia meminta para caleg itu mempromosikan diri sejalan dengan program pemerintah.

"Posisi NasDem posisi partai pemerintah, jadi harus sejalan dengan program pemerintah, karena kalau berlawanan timbul nanti pertanyaan dari masyarakat. Anda tidak perlu berkampanye berbicara pemerintah, tapi sejalan dengan pemerintah sehingga betul-betul ada positioning karena keberhasilan anda apabila pemerintah berhasil," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat
JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat

Netralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Keras Sentil Pemimpin Sering Mengecewakan Rakyat Langsung Dipeluk Mahfud
VIDEO: Ganjar Keras Sentil Pemimpin Sering Mengecewakan Rakyat Langsung Dipeluk Mahfud

Ganjar mengingatkan di debat 2019 menyinggung cara memilih pemimpin.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh: Gagasan Pemikiran Negara Ini Republik Bukan Kerajaan
Surya Paloh: Gagasan Pemikiran Negara Ini Republik Bukan Kerajaan

Gagasan itu dikatakan Surya Paloh perlu dihormati.

Baca Selengkapnya
Berkemeja Biru, Jokowi Hadiri Kongres Partai NasDem di JCC
Berkemeja Biru, Jokowi Hadiri Kongres Partai NasDem di JCC

Berdasarkan pantauan, Jokowi tiba di JCC sekitar pukul 18.45 WIB.

Baca Selengkapnya
JK: Kalau Ada Satu Kontestan Tidak Berjanji Demokratis akan Merusak Bangsa ke Depan
JK: Kalau Ada Satu Kontestan Tidak Berjanji Demokratis akan Merusak Bangsa ke Depan

JK berharap agar Ganjar jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang harus mengikuti jejak Megawati sebagai pemimpin yang demokratis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai

Istana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada

Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) waspada adanya rezim di Pemilu maupun Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres

Jusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Desak Jokowi Koreksi soal Presiden Boleh Memihak: Berbahaya!
VIDEO: Ganjar Desak Jokowi Koreksi soal Presiden Boleh Memihak: Berbahaya!

Ganjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
VIDEO: Capres Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi di Debat 2019: Jangan Pilih Pemimpin Diktator
VIDEO: Capres Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi di Debat 2019: Jangan Pilih Pemimpin Diktator

Ganjar mengingatkan kembali janji di debat 2019, saat Presiden Joko Widodo meminta untuk tidak memilih pemimpin diktator

Baca Selengkapnya