Bekali pencegahan korupsi, KPK akan panggil empat Cagub Jabar

Merdeka.com - Ketua Satgas Politik KPK, Guntur Kusmeiyano mengaku akan memanggil keempat calon Gubernur Jawa Barat pada 17 April 2018 di Kantor KPU Jabar. Mereka akan dikumpulkan untuk diberi pembekalan pelaksanaan pencegahan korupsi.

Para calon gubernur itu akan diberitahu mengenai praktik yang masuk ke dalam korupsi kolusi dan nepotisme. Ini pun sekaligus penyadaran kepada masyarakat bahwa lembaga anti rasuah tidak hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) saja.

"Kita sampaikan di hulu, di awal mana yang terlarang dan menyimpang, kemudian yang sebaiknya seperti apa," katanya usai menggelar pertemuan dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Selasa (6/3).

Para calon ini pun akan diberikan pemaparan mengenai tata kelola pemerintahan dengan memahami risiko dan juga potensi yang akan menjadi temuan korupsi.

Dengan begitu, KPK akan melakukan hal serupa kepada ratusan calon bupati dan walikota serta para wakilnya di Pilkada Jabar 2018 yang diselenggarakan di 16 kabupaten dan kota.

Ia berharap hal ini tak hanya membuat penyelenggaraan Pilkada berlangsung kondusif, tapi bisa membuat para kepala daerah yang terpilih sudah paham dan bisa menjalankan semangat anti rasuah dalam menjalankan pemerintahannya.

Bagi pasangan calon yang tidak terpilih pun mendapatkan pengetahuan mengenai pencegahan korupsi.

"KPK dari awal menyampaikan pendidikan ini sebagai pembekalan calon kepala daerah, karena tidak semuanya punya latar belakang pemerintahan," terangnya.

Dari data yang dimilikinya, praktik suap dalam pemerintahan berada di urutan teratas, kemudian penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta kasus penyimpangan dalam perizinan.

Tiga hal itu pula yang akan menjadi fokus oembahasan bersama seluruh calon kepala daerah termasuk calon gubernur di Jawa Barat.

Jangan sampai, katanya KPK malah disalahkan karena tidak memberikan pembekalan kepada para calon kepala daerah.

"Kita siapkan ini karena berdasarkan kejadian, 32 persen korupsi dilakukan oleh aktor politik," tandasnya.

Di tempat yang sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pembekalan itu merupakan langkah berkelanjutan dalam menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi.

Iwa mengatakan akan menyusun rencana program antikorupsi di Jawa Barat dengan menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2018. Sehingga, program ini dapat berjalan pada 2018 dan dirasakan manfaatnya pada 2019.

"Nanti Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama yang akan melakukan penyusunan fasilitasi anggaran. Kita bangun fondasi komprehensif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih," pungkasnya.