Bela Setnov, Fadli tuding Freeport adu domba pemerintah dan DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengklaim bahwa sejauh ini Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) tidak bersalah. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik meminta saham PT Freeport dengan mencatut nama sejumlah tokoh.
"Tindakan kejahatan apa yang terjadi, buktikan. Saya tidak melihat itu. Hanya orang ngobrol-ngobrol. Kalau orang ngobrol-ngobrol bisa ngalor ngidul, mulai dari bawa nama Tuhan sampai Paus, nama kiai, semua dibawa-bawa. Orang ngobrol-ngobrol ya sah-sah saja. Permintaan itu hanya dari pihak Freeport sendiri," ujar Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).
Menurut Politikus Partai Gerindra ini tak pantas Setnov dipermainkan oleh petinggi perusahaan swasta.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang mendukung Setyo Wahono? Dapat Dukungan dari Ulama Dalam maju sebagai Calon Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di Bojonegoro. Hal ini lantaran ia dianggap peduli meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.Salah satu ulama yang mendukung Setyo Wahono adalah Kiai Safarun.
"Kasus ini adalah permintaan dari seorang petinggi swasta asing untuk bertemu pimpinan tinggi negara dalam hal ini adalah Ketua DPR. Masak ketua DPR bisa diperlakukan gitu oleh seorang dirut swasta asing. Ini bisa terjadi juga pada pimpinan tinggi negara yang lain," jelasnya.
Fadli berpandangan bahwa dalam kasus yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini merupakan ajang adu domba. Sebab menurutnya PT Freeport mengambil keuntungan dalam kegaduhan eksekutif yang dibenturkan legislatif.
"Kita ini jangan di-devide at impera, jangan diadu domba untuk hal yang tidak ada. Apalagi ujung-ujungnya untuk perpanjangan kontrak Freeport," cetusnya.
Jika hal ini diteruskan, Fadli menganggap akan menjadi preseden buruk. Menurutnya investor akan ketakutan dalam menanamkan modal di Indonesia.
"Tolonglah masyarakat jangan dibodohi. Saya membela institusi negara, DPR. Bagaimana lembaga tinggi negara kok bisa diintervensi dengan mudah oleh suatu pihak swasta asing. Ini akan menjadi preseden buruk ke depan," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaFreeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaOutput dari smelter tembaga tersebut sekitar 650.000 ton katoda tembaga.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaSmelter Tembaga Freeport Dapat Suplai Gas Bumi 9,49 BBTUD, Sumbernya Dari Sini
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca Selengkapnya