Belum putuskan koalisi, Demokrat fokus ikhtiar usung AHY di Pilpres 2019
Merdeka.com - Partai Demokrat hingga kini belum memutuskan arah koalisi dan siapa capres atau cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019. Komunikasi politik terus dilakukan dengan parpol lain ataupun para tokoh yang ingin maju menjadi salah satu pemimpin bangsa Indonesia ini.
Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyampaikan partainya tetap fokus berikhtiar bisa mengusung Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baik sebagai capres atau cawapres. Demokrat belum melirik nama lain walaupun mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan cukup percaya diri bakal diusung Partai Demokrat sebagai capres.
Partai Demokrat juga memperhatikan suara dari kadernya yang menginginkan AHY menjadi calon pemimpin Indonesia. "Kader sedang mengikhtiarkan dan bekerja keras untuk bisa mengusung kadernya sendiri di Pilpres 2019. Kader sangat menginginkan dan bekerja keras agar Mas AHY bisa menjadi alternatif pemimpin bangsa ke depan," jelas Didik kepada merdeka.com, Rabu (30/5).
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
Terkait pernyataan Gatot, ia mengatakan pihaknya sangat menghargai. Namun memang hingga saat ini Demokrat belum mengambil keputusan terkait arah dukungan dalam Pilpres 2019 mendatang.
"Kami menghargai apa yang diyakini Pak Gatot. Tapi saya pastikan bahwa hingga saat ini Partai Demokrat belum mengambil keputusan apapun terkait Pilpres," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan semua figur di luar koalisi parpol pengusung capres petahana Joko Widodo atau Jokowi memiliki kesempatan yang sama untuk diusung Partai Demokrat, termasuk Gatot Nurmantyo. Mengingat saat ini kondisinya masih sangat dinamis dan Demokrat belum memutuskan apapun terkait Pilpres 2019.
"Pada tahap ini, semua figur di luar koalisi Pak Jokowi memiliki jarak dan kesempatan yang sama dengan kami. Pak Gatot ada dalam short list kami," jelasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengaku Partai Demokrat telah membentuk satgas untuk berkomunikasi dengan partai politik lain terkait Pilgub Jakarta, Jateng dan Jabar.
Baca SelengkapnyaDemokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.
Baca SelengkapnyaKetua Bappilu Demokrat Andi Arief memberikan kode atas ajakan tersebut jika Kantor PDIP dan Kantor PPP dekat dengan Kantor Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaAHY merespons usulan DPD Demokrat Jakarta yang melirik Pj Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaKetum Demokrat AHY akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Tinggi Partai sebelum memutuskan arah dukungan.
Baca SelengkapnyaDemokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Baca SelengkapnyaJajaran elite Gerindra yang datang di antaranya Prasetyo Hadi, Sugiono, Budi Djiwandono, hingga Andre Rosiade.
Baca SelengkapnyaDemokrat hanya mendorong Prabowo untuk mencari sosok cawapres yang bisa bawa kemenangan
Baca SelengkapnyaAHY memberikan sinyal segera berkoalisi dengan partai lain menuju Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, meminta publik agar memberikan waktu kepada parpol-parpol untuk melakukan penjajakan dan komunikasi politik.
Baca SelengkapnyaDemokrat diberikan hak yang sama dengan partai yang sudah mendukung Prabowo lebih dulu.
Baca Selengkapnya