Belum Satu Suara, Ini Sikap Parpol-parpol soal RUU TPKS

Merdeka.com - Rapat pleno RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sedianya digelar Kamis (25/11) ditunda. Sebabnya, fraksi-fraksi di DPR masih belum satu suara terhadap RUU TPKS.

Secara khusus dua fraksi yaitu Golkar dan PPP mengirimkan surat untuk meminta penundaan rapat pleno. Dua fraksi itu masih meminta waktu untuk pendalaman.

"Ya kalau yang bersurat secara resmi ya Golkar dan PPP, bersurat secara resmi untuk meminta pendalaman penundaan," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Willy mengungkap, fraksi yang bulat mendukung RUU TPKS ada empat partai politik. Tiga di antaranya yaitu PDIP, NasDem dan PKB yang merupakan pengusul. Satu fraksi lagi, Willy tak mau menyebutnya.

"Sejauh ini empat fraksi lah ya. Semoga ini bertambah dalam waktu dekat," ujar Willy.

Menurut informasi yang dihimpun satu fraksi yang mendukung RUU TPKS adalah Partai Gerindra.

Sementara itu, PKS salah satu partai yang kerap mengkritik draf RUU TPKS selama rapat. Salah satu bagian yang masih dipermasalahkan dalam pembahasan draf adalah bagian mengenai medical consent.

Sementara itu, PAN dan Partai Demokrat belum terlihat sikap resmi terhadap RUU TPKS.

Panja masih optimis RUU TPKS diselesaikan pada masa sidang saat ini di tingkat I agar menjadi RUU inisiatif DPR.

Willy mengatakan, masih mengupayakan lobi-lobi politik agar mendapatkan suara mayoritas di DPR untuk mengesahkan RUU TPKS.

"Jadi sebagai ketua Panja, saya katakan sekarang komunikasi politik sedang berjalan untuk bagaimana kita bisa, walaupun tidak full tapi teman-teman tahu lah akhirnya jalan musyawarah buntu, kita tentu suka enggak suka itu pilihan, ya harus cari suara mayoritas untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini," ujar Willy.