Benarkah ada pihak yang halangi komunikasi Jokowi-Mega?

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama ini selalu diisukan sebagai sosok yang mengendalikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, belakangan kabar sebaliknya justru yang merebak, yakni komunikasi keduanya nyaris putus.

Kabar tersebut sudah didengar oleh beberapa anggota Koalisi Masyarakat Sipil. Saat menemui anggota Wantimpres Hasyim Muzadi di kantornya kemarin, Ray Rangkuti mengendus ada pihak-pihak di Istana yang sengaja memotong komunikasi antara Mega dan Jokowi.

Menurut Ray, justru karena komunikasi Mega dan Jokowi terganggu, polemik soal pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri tak kunjung selesai

"Saya punya keyakinan, kalau kedua bertemu akan terdapat titik temu di antara mereka. (Tapi) keduanya ini dipisahkan," jelas Ray di kantor Wantimpres kemarin. Turut serta bersama Ray yakni Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Dani Setiawan dan Riza Damanik.

Lalu siapakah yang berupaya memotong komunikasi Mega dan Jokowi? Sumber merdeka.com menyebutkan, orang-orang Istana di ring 1 Presiden Jokowi-lah yang mencoba memotong komunikasi Mega dan sang presiden.

Sumber itu menyebutkan, setelah dilantik sebagai presiden 20 Oktober lalu, Jokowi dan Mega baru bertemu satu kali. Selebihnya, permintaan Mega, yang selalu menaati prosedur untuk bertemu presiden, selalu tidak digubris. Keterbatasan komunikasi ini juga relatif dialami oleh semua ketua umum partai koalisi.

"Ada tiga orang di ring 1 Jokowi yang ingin sengaja menjauhkan Mega dan Jokowi," ujar sumber tersebut tanpa menyebut nama.

Ray Rangkuti berpendapat, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan besar, termasuk soal polemik pelantikan Kapolri, justru Jokowi dan Mega harus bertemu empat mata.

"Baiknya Megawati dan Jokowi bertemu 4 mata, dengan bahasa yang sama, akan tercapai akan titik temu di antara mereka," terang Ray.

Dengan adanya jarak komunikasi politik antara Jokowi dengan Mega dan para ketua umum partai pendukung, lanjut Ray, ini menyebabkan masukan-masukan ke Jokowi menjadi tidak lengkap. Karena, ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Jokowi lebih tahu banyak mengenai dinamika politik yang terjadi dalam setiap saat.

"Komunikasi yang tak efektif antara presiden dengan ketua partai politik pendukung menyebabkan persoalan menjadi berlarut-larut. Pak Jokowi mungkin tak dapat input yang cukup akan situasi nasional yang berubah-ubah dan sebagainya," tutup Ray.