Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Benarkah Setya Novanto, orang pertama kali pengusul dana aspirasi?

Benarkah Setya Novanto, orang pertama kali pengusul dana aspirasi? setya novanto. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pro kontra munculnya Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang diusung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus berlanjut. Bahkan, Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding masalah dana aspirasi ini permainan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Namun, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun membantah hal tersebut. Dia menjelaskan UP2DP atau yang lebih dikenal dengan dana aspirasi ini sudah tercantum dalam undang-undang.

"Ini amanat undang-undang. Semua kan sudah tercantum dalam undang-undang tentang MD3 khususnya Pasal 227 ayat (1). Bisa juga dilihat di pasal 195 Peraturan DPR tentang Tata Tertib. UP2DP ini sudah tercantum di undang-undang tersebut," kata Misbakhun ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (24/6) malam.

Selain tercantum dalam Undang-undang, usulan program ini juga disetujui oleh pemerintah dan DPR. Sehingga tidak dibenarkan jika Setnov yang mengusulkan hal tersebut.

Dengan adanya tuduhan ini, Misbakhun menilai Ruhut tidak mengerti soal Undang-undang. Sehingga dia mengimbau kepada Ruhut untuk membaca ulang isi dari undang-undang yang mengatur UP2DP itu.

"Pak Ruhut itu tidak mengerti soal undang-undang. Suruh baca undang-undang kalau dia ahli hukum, baca undang-undangnya, resapi. Jangan cuma dibaca lalu disimpan di bawah bantal. Pak Ruhut orang hebat, anggota DPR kan orang hebat. Undang-undang pasti semuanya paham," imbuh Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menolak jika pengusulan dana aspirasi ini sebagai pengalihan isu dari kisruh Golkar. Menurutnya, dua hal tersebut sangat berbeda dan tidak bisa disangkutpautkan.

"Mana ada, buat apa pengalihan isu. Kita tidak pernah berniat untuk mengalihkan isu. UP2DP ini untuk kepentingan masyarakat di seluruh tanah air Indonesia. Untuk program lebih merata paling tidak semua daerah kebagian," tutupnya.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul menuding masalah dana aspirasi ini permainan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Menurut Ruhut, Setnov bergerak di kala partainya lengah.

"Kalau saya bilang ini bikin ramai semua karena Setya Novanto, Ketua DPR kok. Mungkin mau curi start, namanya Golkar lagi kisruh, ramai, pecah kongsi yah dia langsung. Bahaya itu Rp 11,2 triliun," sindir Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Ruhut pun mengingatkan pada rakyat harus hati-hari dengan adanya dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Sebab, kata dia, dana senilai Rp 11,2 triliun tersebut jumlah yang besar dan berasal dari rakyat.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Respons NasDem Nama Surya Paloh di Sidang Korupsi SYL, Akui Biasa Buka Dompet Bareng
VIDEO: Respons NasDem Nama Surya Paloh di Sidang Korupsi SYL, Akui Biasa Buka Dompet Bareng

Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Anggota Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto menanggapi persidangan kasus korupsi Kementan

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Agus Rahardjo, Mantan Menteri Ini Juga Ungkap Dimarahi Jokowi gara-gara Setya Novanto
Tak Hanya Agus Rahardjo, Mantan Menteri Ini Juga Ungkap Dimarahi Jokowi gara-gara Setya Novanto

Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Sekjen PDIP Hasto Ngaku Khilaf Pernah Dukung Gibran jadi Wali Kota Solo
Blak-blakan Sekjen PDIP Hasto Ngaku Khilaf Pernah Dukung Gibran jadi Wali Kota Solo

Saat itu PDI Perjuangan mendukung Gibran dalam pencalonan Pilwalkot Solo

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP
Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi, Buntut Tudingan Intervensi Presiden pada Kasus e-KTP

Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi I PDIP Keras Sentil Cawe-Cawe Prabowo di Pilkada Jateng: Semau-maunya Sendiri!
VIDEO: Komisi I PDIP Keras Sentil Cawe-Cawe Prabowo di Pilkada Jateng: Semau-maunya Sendiri!

Anggota Komisi I PDIP menyinggung soal keterlibatan Presiden dalam endorse salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi

Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Partai NasDem Akui Terima Aliran Duit dari SYL Senilai Rp850 Juta Dana Kementan
Blak-blakan Partai NasDem Akui Terima Aliran Duit dari SYL Senilai Rp850 Juta Dana Kementan

Posisi SYL sebagai menteri maka wajar jika memberikan sumbangan lebih besar

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
PDIP Respons SBY soal Menteri Jokowi Ajak Bikin Poros Baru: Bukan Perintah Presiden
PDIP Respons SBY soal Menteri Jokowi Ajak Bikin Poros Baru: Bukan Perintah Presiden

PDIP meyakini Jokowi tidak memberi perintah kepada menterinya untuk bermanuver membentuk poros koalisi baru.

Baca Selengkapnya