Follow
Bentuk Tim Amandemen UUD '45, PKB Tak Ingin Presiden Tersandera GBHN
Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar ke V di Bali pada 20-22 Agustus 2019 yang bertempat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
Dalam muktamar tersebut, sejumlah agenda besar bakal digodok. Termasuk, mengenai isu rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bergulir di publik saat ini.
Wakil Sekjen DPP PKB, Ahmad Iman mengatakan, partainya membentuk tim pengkajian amandemen UUD 1945 dan GBHN. Tim pengkajian ini tinggal menunggu disahkan pada perhelatan Muktamar nanti.
-
Apa saja agenda besar nasional di Kaltim? Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur bersama mitra siap menyukseskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dalam empat agenda besar nasional yang digelar pada 2024.'Empat agenda besar nasional itu pertama adalah Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara XLIV yang diikuti 1.845 orang yang akan digelar di tiga daerah di Kaltim selama sepekan pada 2-8 Mei 2024,' ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi di Samarinda, Jumat, (19/1).
-
Apa agenda utama Munas APJATEL? 'Dan laporan pertanggungjawaban oleh tim pengurus APJATEL Masa Bakti 2021-2024,' kata Nova Welda, Ketua Pelaksana MUNAS III APJATEL 2024 dalam keterangannya, Kamis (24/10).
-
Apa saja tema yang diangkat? Ceramah Islam berbagai tema di bawah ini bisa dicontoh dan dijadikan inspirasi jika Anda ditunjuk mengisi sebuah acara.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
"Kami akan mengkaji secara serius dan komprehensif terkait rencana amandemen terbatas UUD 1945 ini," kata Iman, di Badung, Bali, Minggu (18/8) malam.
Panitia pengkajian itu, kata Iman, akan dikomandoi oleh professor hukum tatanegara dan profesor ilmu politik. Saat ditanya mengenai nama profesor hukum tatanegara dan profesor ilmu politik, Iman merahasiakannya.
"Tunggu nanti pas Muktamar. Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin tim Pengkajian itu," imbuhnya.
Menurut Iman, panitia pengkajian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perspektif lebih utuh baik secara ketatanegaraan maupun politik.
"Ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana Amandemen terbatas UUD '45 itu," jelasnya.
Hasil kajian itu, lanjut Iman, akan dijadikan pedoman dan landasan PKB menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana tersebut.
"Ini menyangkut prinsip tentang tata negara Indonesia ke depan. Kita tak ingin presiden terpilih justru tersandera oleh GBHN. Apalagi negara ini sudah pernah mempraktikkan hal itu pada pemerintahan sebelumnya," ujar Iman.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca Selengkapnya
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Bamsoet meminta, agar wacana pembahasan amendemen jangan dicurigai sebagai upaya untuk menunda Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Selengkapnya
PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca Selengkapnya
Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca Selengkapnya
Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Hingga pukul 11.03 WIB, pertemuan tertutup itu masih berlangsung
Baca Selengkapnya