Berani berbeda dari partai koalisi, PKB gertak tinggalkan Jokowi

Merdeka.com - Gelaran Pemilihan Presiden masih dua tahun lagi. Namun gelombang dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali maju sebagai calon presiden, sudah berdatangan dari partai politik pendukung pemerintah. Mulai dari Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga yang baru-baru ini dideklarasikan yaitu Partai Hanura.

Tapi tidak untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang termasuk salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Partai yang dikomandoi Ketua Umum Muhaimin Iskandar ini justru menggertak dengan menyatakan diri siap meninggalkan Jokowi di 2019. Kebijakan sekolah delapan jam lima hari ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy jadi pintu masuk PKB untuk memikirkan ulang kesetiaannya pada Jokowi.

Wasekjen PKB Maman Imanulhaq secara tegas menyatakan, partainya siap mengambil sikap tegas jika Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan ini. Termasuk berpisah dari Joko Widodo di gelaran Pemilu 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan 2019," ujar Maman Imanulhaq di di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Ngototnya sikap PKB bukan tanpa alasan. Menurutnya, penolakan kebijakan yang diatur melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini menandakan PKB ikut berjuang bersama rakyat.

"Ini perlu, ini soal perjuangan umat Islam, ini soal perjuangan sejarah, ini soal pemihakan terhadap NKRI dan Pancasila."

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak ingin buru-buru mengambil keputusan untuk mendukung Jokowi di 2019. Menurutnya, saat yang tepat untuk bicara Pilpres adalah tahun depan.

"Pilpres masih lama, saya berharap kita tidak masuk wacana Pilpres dulu. Bagi PKB hentikan dulu lah wacana Pilpres, 2018 baru kita bicarakan," ucap Muhaimin di tempat yang sama.

Menurutnya, bicara Pilpres saat ini dikhawatirkan menganggu konsentrasi pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya khawatir presiden terganggu konsentrasinya. Terutama apalagi kalau ada kotf motif mencalonkan. Itu menggangu konsentrasi pemerintahan yang sedang membangun ini."

Sikap PKB yang tak ingin buru-buru ini jauh berbeda dari sikap politik partai koalisi pemerintah yang lain. Salah satunya Partai Golkar yang dengan bangga hati menyatakan sebagai partai terdepan yang siap mengusung Jokowi untuk Pilpres mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan, Golkar sudah final dan tidak lagi berubah keputusan untuk mendukung Jokowi kembali jadi Presiden RI periode 2019-2024.

"Kita sangat mendukung program pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi-JK. Bahkan kita sepakat untuk Jokowi kembali memimpin Indonesia dan ditunjuk sebagai Capres 2019," ungkapnya.

"Tetapi dari partai-partai itu yang pasti Partai Golkar yang lebih awal menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi selain PDIP sendiri. Kami menyatakan itu pada 17 Juli 2016 pada forum Rapimnas," kata Idrus di Rapimnas Hanura, akhir pekan lalu.

Dukungan dari partai Islam juga sudah dikantongi Jokowi. PPP secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi sebagai calon Presiden di Pilpres 2019. Keputusan ini diambil setelah PPP menggelar Musyawarah Kerja Nasional II dan Workshop Nasional (Bimbingan Teknis) Anggota DPRD PPP Se-Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada, Jumat (21/7). Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) mengatakan deklarasi dukungan ini berdasarkan aspirasi kader PPP.

"Berdasarkan ketetapan 1 TAP MUKERNASII/VII/2017 secara resmi PPP kembali mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden 2019. Allahu Akbar," katanya.

Terbaru, Partai Hanura juga secara resmi memberikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden periode 2019-2024. Dukungan tersebut diungkapkan saat Rapat Pimpinan Nasional I tahun 2017 setelah 34 DPD Partai Hanura secara bulat memberikan dukungan itu.

"Kamis (3/8) malam, saya bertemu 34 ketua DPD Hanura seluruh Indonesia, dan mereka sepakat mencalonkan Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019-2024," ujar Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura, di The Stones Hotel, Kuta, Bali. (mdk/noe)