Berapa uang negara yang dikeluarkan buat danai partai politik?
Merdeka.com - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik. Nantinya, partai tak lagi mendapatkan jatah dari negara sebesar Rp 108 per suara, tapi naik menjadi Rp 1.000 sesuai hasil pemilu legislatif tiap lima tahun.
Awalnya, Kemendagri mengajukan kenaikan sebesar Rp 5.400 per suara, tapi usulan ini ditolak oleh Kementerian Keuangan hingga muncul angka Rp 1.000. Wacana tersebut pun menuai pro kontra. Tidak sedikit pegiat antikorupsi yang menolak kenaikan ini.
Namun, sejumlah politisi, seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon meyakini, kenaikan dana parpol mampu menekan angka korupsi yang kerap dilakukan politisi. KPK sendiri setuju dengan kenaikan dana parpol, tapi dengan catatan, digunakan secara transparan dan akuntabel.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Kenapa banyak orang menolak kenaikan PPN? Keputusan untuk menaikkan harga ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama terkait dampaknya terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Bahkan, Fadli Zon menilai, angka Rp 1.000 belum cukup untuk memenuhi kebutuhan parpol di Indonesia. Dia melihat, negara mampu membiayai parpol jika kenaikan mencapai Rp 10 ribu per suara.
"Saya pernah sampaikan ini tahun lalu ke Presiden itu Rp 5-6 trilun dari total Rp 2.100 trilun. Saya rasa itu sangat wajar, karena parpol juga bagian dari demokrasi politik kita. Masih banyak," ujanya.
Lalu berapa yang akan dikeluarkan negara untuk parpol setiap tahunnya dengan aturan baru ini?
PDIP misalnya, partai pemenang Pemilu 2014. Saat itu mendapatkan suara sah nasional sebesar 23.681.471 suara atau (18,95 persen). Jadi nantinya, PDIP dapat gelontoran dana segar dari negara sebesar Rp 23.681.471.000.
Golkar, menjadi partai pemenang kedua tahun 2014. Partai pimpinan Setya Novanto ini memperoleh 18.432.312 suara atau (14,75 persen). Sehingga, dengan aturan baru, Golkar dapat dana dari negara senilai Rp 18.432.312.000 tiap tahunnya nanti.
Gerindra pada 2014 lalu memperoleh 14.760.371 suara atau (11,81 persen). Dengan demikian, partai pimpinan Prabowo Subianto ini akan dapat kucuran uang negara sebesar Rp 14.760.371.000 setiap tahunnya.
Demokrat mendapatkan suara sah nasional sebanyak 12.728.913 suara atau (10,19 persen). Sehingga, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini akan dapat bantuan dana dari negara sebanyak Rp 12.728.913.000 tiap tahun.
Berikutnya adalah PKB yang pada pemilu 2014 dapat suara nasional sebesar 11.298.957 suara atau (9,04 persen). Dengan begitu, partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini berhak mendapatkan Rp 11.298.957.000 nantinya.
Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 9.481.621 suara atau (7,59 persen). Sehingga, partai pimpinan Zulkifli Hasan ini akan mendapat kucuran uang negara sebesar Rp 9.481.621.000 tiap tahunnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada hajatan pemilu 2014 memperoleh suara sah nasional sebesar 8.480.204 suara atau (6,79 persen). Sehingga nantinya, partai pimpinan Sohibul Iman akan mendapatkan dana Rp 8.480.204.000 dari negara.
Berikutnya yang dapat gelontoran dana yakni Partai Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh ini pada 2014 memperoleh 8.402.812 suara atau (6,72 persen). Sehingga total dana parpol untuk NasDem yakni Rp 8.402.812.000 tiap tahun.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dapat kucuran dana parpol. Pada 2014 lalu, partai pimpinan Romahurmuziy ini memperoleh 8.157.488 suara atau (6,53 persen). Sehingga, PPP akan dapat Rp 8.157.488.000 setiap tahunnya.
Partai Hanura menjadi partai yang paling sedikit mendapatkan kucuran dana parpol karena berada paling buncit di urutan partai yang lolos ke parlemen. Pada 2014, partai yang baru saja diambil alih oleh Oesman Sapta Odang (OSO) ini dapat 6.579.498 suara atau (5,26 persen). Sehingga Hanura berhak dapat dana parpol sebanyak Rp 6.579.498.000 tiap tahun.
Jika merujuk pada hasil Pemilu Legislatif 2014, maka total uang yang harus dikeluarkan oleh negara untuk partai politik melalui aturan baru nanti yakni Rp 122.003.647.000 miliar.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca Selengkapnya""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaPPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca Selengkapnya