Beraroma Pilpres, pemerintah petakan potensi konflik di Pilkada 2018
Merdeka.com - Mendagri Tjahjo Kumolo bakal menggelar pertemuan dengan Menko Polhukam Wiranto dalam waktu dekat. Mereka akan membahas soal pemetaan potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
"Ini menarik, karena Pilkada Serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma Pileg dan Pilpres, sehingga masing-masing instansi terkait memetakan secermat mungkin," ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11).
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini optimis, Pilkada 2018 berlangsung aman. Diyakininya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bawaslu, Kepolisian, BIN, dan TNI sanggup mengawasi Pilkada. Beberapa tahun belakangan ini, pelaksanaan Pilkada memang cukup kondusif kendati ada beberapa daerah yang mengalami konflik seperti Aceh dan Papua.
-
Dimana diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo digelar? Pada Senin (5/8), PC Fatayat NU Kulon Progo bekerja sama dengan Yayasan LKiS dan Koalisi Lintas Isu menggelar 'Diskusi Kesadaran Warga dalam Memilih Pemimpin yang Ideal' di Kantor PCNU Kulon Progo.
-
Kapan sidang perdana sengketa Pilpres digelar? Diketahui, MK bakal menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 mulai besok, Rabu (27/3).
-
Siapa yang akan bertemu setelah KPU umumkan hasil pemilu? Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md akan bertemu dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Pemilu 2024.
-
Kapan diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo diadakan? Pada Senin (5/8), PC Fatayat NU Kulon Progo bekerja sama dengan Yayasan LKiS dan Koalisi Lintas Isu menggelar 'Diskusi Kesadaran Warga dalam Memilih Pemimpin yang Ideal' di Kantor PCNU Kulon Progo.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo? Acara itu dihadiri pula oleh Komisioner KPU Kulon Progo Hidayatut Toyyibah.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
"Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi enggak apa," ujarnya.
Guna mendukung pelaksaan Pilkada 2018 yang damai, Tjahjo berharap, masyarakat dan peserta kontestasi Pilkada 2018 ikut berpartisipasi. Misalnya, peserta kontestasi Pilkada tidak bermanuver melalui money politic atau politik uang. Berikutnya pendukung peserta Pilkada tidak melontarkan ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan politiknya.
"Jangan sampai terjadi kampanye yang bersifat ujaran kebencian, SARA, merusak persatuan dan kesatuan. Harus ada ketegasan dari berbagai instansi," ujarnya.
Dia juga berharap, kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih meningkat. Melalui hak pilih itulah, masa depan bangsa dapat ditentukan.
"2015 Itu ada 70 persen, 2016 74 persen, kami harap 2018 itu 78 persen," lanjutnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaKonflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaSudirman memandang pertemuan antara dua elite itu pasti akan menghasilkan pembahasan yang substansial untuk bangsa
Baca SelengkapnyaSalah satunya membahas strategi pemenangan bagi Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca SelengkapnyaBima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaHadi mencontohkan pengamanan yang harus diperhatikan adalah pengetatan keamanan di Papua.
Baca Selengkapnya