Beredar kuesioner survei isinya mendiskreditkan, ini tanggapan Ganjar

Merdeka.com - Sempat adem, kini suhu politik Jawa Tengah jelang Pemilihan Gubernur 2018 mulai memanas. Salah satunya, ada penyebaran kuesioner yang dinilai mendiskreditkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kuesioner tiga lembar tersebut muncul di Twitter dengan pertanyaan-pertanyaan yang dinilai tendensius. Seperti menanyakan keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi e-KTP, hingga kasus 'papa minta saham'.

Saat dikonfirmasi, Ganjar mengaku sudah mengetahui survei tersebut.

"Wis ben dijarke wae (sudah biarkan saja). Mungkin ada orang yang ingin memanfaatkan itu. Lihatnya tendensius, tapi ya wis jarke wae (biarkan saja)," kata Ganjar di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa (28/11).

Nama Ganjar beberapa kali disebut dalam pertanyaan kuesioner itu. Selain soal kasus e-KTP, nama politisi PDI Perjuangan itu juga disebut dalam pertanyaan mengenai pabrik Semen Rembang. Selain Ganjar, survei tersebut juga menyinggung nama Sudirman Said meski pertanyaan soal mantan Menteri ESDM tersebut lebih soft.

Munculnya survei tersebut ditanggapi Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI), Muchamad Yulianto. Menurut dia, survei yang dilakukan lembaga harus mengedepankan unsur netralitas dan objektivitas. "Survei itu ada etika dan tata kramanya, harus netral dan tidak boleh menyudutkan," kata Yulianto.

Dosen Universitas Diponegoro tersebut menerangkan, lembaga survei tidak boleh membuat atau menyebar opini yang menyudutkan salah satu pihak. Jika hal itu terjadi, maka bisa dikatakan survei itu melanggar etika. "Kalau tidak netral dan justru menyudutkan, berarti etika sudah dilanggar. Itu tidak boleh terjadi," tegasnya.

Yulianto mengatakan sebenarnya tidak masalah asalkan dua sosok yang ditampilkan dalam survei itu mendapat porsi yang sama. Jika salah satu pihak diterangkan kelebihan dan kekurangannya, maka pihak lain juga harus sama. "Selain itu, jawaban juga tidak boleh model tertutup, biarkan masyarakat memiliki opsi jawaban lain agar tidak terkesan dipaksa untuk menentukan jawaban," tegasnya.

Menurut Yulianto, penyebutan nama Ganjar Pranowo dalam kasus e-KTP dalam survei tentang kondisi Jawa Tengah sudah tidak sesuai. Menurutnya, tidak ada hubungannya kondisi Jawa Tengah dengan kasus mega korupsi itu.

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fajar Saka menyatakan adanya survei tersebut di luar tahapan Pilgub. "Saya tidak bisa berkomentar, karena survei itu di luar tahapan pencalonan Gubernur," ucapnya. (mdk/bal)