Beredar SMS imbalan Rp 3 miliar, komite etik jangan 'masuk angin'
Merdeka.com - Belasan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar secara terbuka telah menyatakan dukungan untuk Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar. Dukungan untuk Setya Novanto disampaikan dalam pandangan umum DPD di rapat paripurna Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).
Sebenarnya agenda rapat paripurna itu adalah pandangan umum DPD I terhadap pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Namun, setidaknya 14 DPD I justru menyatakan dukungannya untuk Setnov sudah ramai.
DPD I yang secara terbuka mendukung Setnov antara lain Jambi, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Bangka Belitung. Sedangkan dukungan terbuka untuk Setnov dari ormas sayap Golkar berasal dari Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang akan kejutan di Golkar? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons soal isu kedatangan Jokowi ke Jakarta untuk menjadi kader Partai Golkar. Dia memastikan akan ada kejutan Kamis sore ini di Markas DPP Partai Golkar.
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
Tokoh muda Golkar Ahmad Dolly Kurnia mengaku curiga dengan pernyataan dukungan itu. Dia menduga ada upaya menggiring proses pemilihan calon ketua umum Golkar melalui sistem aklamasi. Penyebutan nama Setya Novanto dianggap upaya untuk mempengaruhi pilihan DPD II.
Kecurigaannya semakin besar setelah beredarnya pesan singkat di kalangan pengurus DPD. Isinya, ada imbalan Rp 3 miliar bagi DPD I yang mau menyatakan dukungan secara terbuka untuk caketum tertentu dalam pandangan umum.
"Harusnya komite etik jangan tidur. Atau malah sudah menjadi bagian dari permainan itu?” ujarnya di sela-sela Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali.
Beberapa peserta Munaslub Golkar memang menerima pesan singkat. Isinya adalah uang Rp 3 miliar bagi ketua DPD I yang mau menyatakan dukungan secara terbuka untuk caketum tertentu.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Doli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaMaka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca SelengkapnyaPolres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaPasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons usulan politisi senior Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaProposal itu terkait dengan nama Ridwan Kamil (RK) maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
Baca Selengkapnya