Berharap tak ada isu SARA di Pilkada Serentak
Merdeka.com - Masyarakat diminta tetap waspada terhadap isu-isu dapat memecah belah persatuan saat Pilkada Serentak. Para elite politik pun diingatkan tak menghalalkan segala cara untuk menang.
"Kalangan legislatif dan eksekutif juga harus bisa turut serta menjaga keharmonisan ini. Itu sangat perlu sekali karena di tahun 2018 dan 2019 nanti semua harus seperti itu," ujar Komisi Pengkajian dan Penelitian (Litbang) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Syafii Mufid dalam keterangannya, Kamis (4/1).
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta ini mengatakan berkaca pada panasnya Pilgub DKI lalu jangan sampai melahirkan kebencian di masyarakat.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
"Untuk 2018 seharusnya disadari oleh masyarakat bahwa ujaran kebencian dengan menggunakan isu SARA atau bukan harus ditinggalkan, karena timbulkan perpecahan" ujarnya.
Dia menjelaskan, cara untuk meninggalkan ujaran kebencian masyarakat harus diwacanakan bagaimana membangun kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Untuk itu, menurutnya, perlu adanya kebijakan atau aturan hukum yang ketat agar kelompok-kelompok ingin membuat suasana panas tidak melakukan upaya-upaya yang dapat memperkeruh keharmonisan masyarakat.
Menghadapi 2018, menurutnya, yang harus diperbanyak itu bukan aturan-aturan yang mengekang atau tanpa aturan. Tapi seluruh masyarakat harus dapat membangun dengan pranata-pranata baru.
"Karena dengan hukum dan peraturan yang ada sering kali ditafsirkan macam-macam seperti dalam media itu perdebatan yang tidak pernah selesai karena berputar pada masalah itu-itu saja," katanya.
Untuk itu dirinya juga menyarankan agar sebaiknya para elite-elite politik ini saling bertemu dan berbicara. Dalam acara dialog dia mengimbau agar para elite dapat memberi solusi memecahkan masalah.
"Sehingga masyarakat kita akan diberikan pelajaran bahwa sesungguhnya elite politik ada yang tipenya provokator dan ada elite yang tipenya memberikan solusi dan inovasi," kata peraih Doktoral dari International Institute for Asian Studies (IIAS), Universitas Leiden, Belanda ini.
Pria yang juga turut serta dalam melakukan program deradikalisasi bersama BNPT ini juga berharap peran serta dari mantan-mantan kombatan untuk turut memberikan syiar kepada kelompoknya agar tak terprovokasi jika ada yang menghembuskan masalah agama dalam pesta politik nanti.
"Untuk itu mari kita jaga tahun 2018 ini sebagai tahun yang damai anti-kekerasan dan anti-radikalisme," tandasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.
Baca SelengkapnyaPolisi meminta masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaKapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, meski tahapan Pilkada telah memasuki pemungutan suara, pihaknya terus bergerak melakukan pengamanan.
Baca SelengkapnyaPDIP menyinggung Pilpres 2024. Saat itu, kata PDIP, aparat bekerja untuk calon tertentu.
Baca SelengkapnyaPolda Sumatera Selatan mempertebal keamanan menjelang dan setelah hari pencoblosan pilkada 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lintas Iman mengingatkan para elite politik agar memberi narasi menyejukkan jelang pembacaan putusan MK.
Baca SelengkapnyaPersonel Polri menggandeng PMI untuk mengajak warga Tenayan Raya, Pekanbaru, menjaga situasi aman selama Pilkada
Baca Selengkapnya