Berkat putusan sela PTUN, Ical klaim berwenang tangani pilkada

Merdeka.com - Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seakan memberi ruang bagi Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) untuk sedikit bernapas. Sebab, putusan tersebut menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkum HAM yang mensahkan Partai Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Menurut Ical, penundaan pelaksanaan SK tersebut juga berdampak soal kubu mana yang berwenang menangani pilkada.

"Berdasarkan pendapat pakar hukum dan kuasa hukum kami Prof Yusril Ihza Mahendra keputusan sela PTUN menunda berlakunya SK Menkum HAM yang mensahkan kepengurusan Agung Laksono dkk. Dengan demikian, Agung dkk tidak boleh lagi bertindak mengatasnamakan DPP Golkar sampai ada keputusan final perkara tersebut," ujar Ical lewat akun Facebooknya, Kamis (2/4).

Oleh karena itu, kata Ical, keadaan kembali seperti semula, yakni DPP yang sah adalah hasil Munas Riau. "Yang hingga kini menjadi satu-satunya yang sah dan terdaftar di Kemenkum HAM," ujarnya.

"Jadi yang berhak menangani pencalonan pilkada adalah DPP Golkar hasil Munas Riau yang ketua umumnya Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham, bukan kepengurusan Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali, karena SK pengesahannya ditunda," papar Ical.

Dengan penundaan itu, tegas Ical, Agung dkk juga tidak berhak dan berwenang melakukan tindakan hukum dan politik apapun mengatasnamakan DPP. "Termasuk pilkada," cetusnya.

Seperti diketahui, pilkada serentak akan dilakukan pada Desember mendatang. Pendaftaran calon sudah dimulai pada 22 Juli mendatang. Mengingat tahapan yang terus berjalan, KPU juga sudah menyurati Kemenkum HAM untuk meminta SK kepengurusan partai politik yang sah. Utamanya Golkar dan PPP yang kini tengah berkonflik.