Bersih-bersih loyalis Ical di DPR, Setya Novanto selamat

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono. Dalam putusan itu, Agung diwajibkan untuk mengakomodir orang-orang Munas Bali kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) dengan sejumlah syarat.

Pasca putusan tersebut, Agung Laksono langsung bergerak cepat. Mantan Menko Kesra itu melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum parpol seperti Wiranto, Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri. Agung juga menegaskan, Golkar kepemimpinannya akan mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Tidak cuma itu, Agung juga bakal mengajukan kepengurusan fraksi Golkar kubunya dan melakukan bersih-bersih kepada seluruh pejabat fraksi yang loyal kepada Ical. Nama Ketua Fraksi Golkar DPR, Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo santer terdengar bakal diganti.

Agus Gumiwang didapuk akan menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Namun rupanya, tak semua loyalis Ical 'dibersihkan' oleh kubu Agung. Ketua DPR Setya Novanto ditegaskan tidak akan diganti dan tetap menjabat sebagai orang nomor satu di DPR.

"Ya yang jelas posisi Ketua DPR dan MPR tidak akan diganti," kata Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung, Priyo Budi Santoso usai menghadiri pertemuan dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (16/3).

Setya Novanto dikenal sebagai orang kepercayaan Ical. Periode lalu, Novanto menjabat sebagai bendahara umum partai dan ketua fraksi Golkar di DPR. Ketika Ical kembali jabat ketua umum versi Munas Bali, Novanto didapuk menjadi wakil ketua umum dan dipilih jadi ketua DPR.

Berikut cerita perseteruan Agung Laksono dan Ical yang hendak ganti kepengurusan Golkar di DPR, dihimpun merdeka.com, Selasa (17/3):

Ade Komaruddin dicopot, Agus Gumiwang jadi ketua fraksi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono memastikan segera mengganti Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin. Pihaknya mengajukan Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai gantinya."Pada waktunya akan kami adakan perubahan (Ketua Fraksi Ade Komaruddin). Dalam waktu mendatang akan kami layangkan surat ke pimpinan dewan," kata Agung Laksono di Kantor Hanura di Jakarta, Jumat (13/3).Agung mengatakan ada kepengurusan baru atau rotasi di tubuh Fraksi Golkar. Namun Ketua DPR dari Partai Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua MPR RI dari Golkar Mahyuddin tidak akan diganti.Selain itu, dia mengatakan, setelah keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Golkar versi Munas Ancol, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada kubu Ical untuk memberikan nama-nama calon pengurus Golkar.

Bambang Soesatyo tak takut dipecat

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR kubu Ical, Bambang Soesatyo mengaku tidak takut dipecat oleh kubu Agung Laksono. Menurut dia, kabar pemecatan juga terlalu tergesa karena masih ada proses pengadilan soal kepengurusan Golkar yang belum inkracht."Kubu Ancol mau memecat, jawaban saya menang dan disahkan saja belum, mau main pecat-pecat, tunggu keputusan pengadilan dulu lah," kata Bambang.Meski begitu, Bambang mengaku tidak takut jika memang nanti harus dipecat. Karena dia yakin, Munas Ical yang paling sah."Saya tegaskan, saya Bambang Soesatyo tidak takut menghadapi pemecatan," ucap dia.Bambang bahkan menyebut jika Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono tidak jelas. Selain itu, dia menyebut surat mandat yang dibuat Agung untuk menggelar munas palsu."Bandingkan dengan Munas Ancol dengan peserta tidak jelas dan dengan surat mandat palsu yang kami laporkan ke Bareskrim Polri," ucap dia."Kalau mau pecat, pecat saja. Siapa takut? Belum ludah kering di lantai, bilang enggak akan main pecat, belum sudah, mau mecat-mecat. Dasar hukumnya apa? Disahkan saja belum. Lagi pula memang saya mati kalau tidak jadi sekretaris fraksi atau anggota DPR? Enggak lah" tegas Bambang.

Ade Komaruddin: Tak perlu pecat, kami mundur sendiri

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin, yang berada di kubu Aburizal Bakrie (Ical), menyatakan siap mundur dari jabatannya jika memang gugatan pihaknya ditolak di pengadilan. Karenanya, pengurus Golkar munas Ancol tak perlu melakukan pemecatan."Meminjam istilah Gusdur, 'gitu aja kok repot'. Teman- teman Munas Ancol tidak perlu repot-repot untuk memberhentikan kami. Bila Munas Ancol telah definitif sah secara hukum, kami dengan sadar dan ikhlas akan mengundurkan diri dan menjadi anggota fraksi saja," kata Ade saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).Lebih lanjut, Ade menyebut kesiapannya untuk mundur dari jabatan ketua fraksi itu agar tidak menimbulkan fitnah. "Bagi semua politisi yang baik, memancing fitnah seharusnya dihindari, apalagi nyatanya berkhianat pastinya diharamkan," kata dia.Dia pun berpesan kepada seluruh kader Golkar terutama anggota fraksi di DPR untuk tetap tenang dan tetap menjalankan tugasnya. Sebab, kepengurusan munas Ancol belum bulat telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pimpinan DPR tolak kepengurusan kubu Agung di fraksi

Sejak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), kepengurusan Partai Golkar yang diketuai oleh Agung Laksono, langsung mengambil sikap melakukan safari politik ke beberapa tokoh, dan ketua umum Partai Politik. Agung bahkan berencana melakukan perombakan Fraksi Golkar di DPR, mengganti seluruh loyalis Aburizal Bakrie (Ical).Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kubu Agung Laksono tidak berhak melakukan perombakan fraksi Golkar di DPR. Paslanya hingga saat ini, proses hukum terkait perpecahan di internal Partai Golkar masih menunggu proses hukum."Itu tidak bisa. Kan proses hukum masih berjalan. Kesetjenan DPR enggak bisa memproses kepengurusan di DPR, karena masih diproses," kata Fahri di Gedung DPR, Senin (16/3).Fahri menjelaskan, kepengurusan yang sah dan diakui oleh DPR masih Golkar yang dipimpin oleh Ical sesuai Munas Riau 2009. Sementara SK kepengurusan dari Agung Laksono belum dikeluarkan oleh Menkumham."Yang sah dan diakui adalah kepengurusan Aburizal Bakrie, yang memenuhi syarat administrasi yang sudah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum, dan dicatat di setjen," jelasnya.