Bertemu Megawati, Pimpinan MPR Pastikan Amandeman UUD 1945 Tak Singgung Pilpres
Merdeka.com - Pimpinan MPR menyambangi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Selain mengantarkan undangan, kedatangan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para wakilnya itu juga untuk berkonsultasi terkait amandemen terbatas UUD.
"Kita meminta pandangan Berdasarkan pengalaman beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima dalam melaksanakan konstitusi. Umur konstitusi kita sudah 17 tahun dan bu Mega melaksanakan paling tidak selama 2 tahun. Bu Mega merupakan presiden masa transisi sebagai mandataris yang terakhir di MPR," kata Bamsoet usai pertemuan di Teuku Umar, Kamis (10/10/2019).
Bamsoet menyebut, dalam pertemuan itu sepakat bahwa amandemen akan tetap terbatas dan dibuka sekuas-luasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Siapa saja menteri Soekarno? Presiden Soekarno memimpin sendiri kabinet yang beranggotakan 21 orang menteri,' tulis Wahjudi Djaja dalam Kabinet-Kabinet di Indonesia.
-
Mengapa Aidit meminta bertemu Presiden Soekarno? Setelah ditangkap, Aidit terus meminta dipertemukan dengan Presiden.
-
Siapa saja teman Soeharto yang diundang ke Cendana? Soeharto juga mengundang mantan guru mengajinya Kamsiri.Tiga orang dari desa itu khusus diundang ke rumah Presiden di Jalan Cendana.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Apa usulan Wongsonegoro dalam sidang BPUPKI? Dalam sidang itu, Wongsonegoro memberi usulan perlunya menambah frasa ‘dan kepercayaannya itu’ pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.
"Diskusi berlangsung hangat dan kita pimpinan MPR Seperti yang kemarin sepakat memberi ruang untuk pembahasan tentang amandemen terbatas kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat. kita ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstutusi yang akan kita jalankan kedepan," ucapnya.
"Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun kedepan yang semua mengacu pada satu buku induk," tambahnya.
Politisi Golkar itu memastikan amandemen nanti tidak akan membahas soal perubahan sistem pemilihan presiden.
"Apakah amendemen ini aja mengubah sistem pemilihan presiden, tidak. Yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50-100 yang akan datang," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Megawati mengucapkan terima kasih atas kedatangan pimpinan MPR. Ia juga menyinggung soal pemilihan pimpinan yang sukses melalui musyawarah bukan voting.
"Saya tidak akan memberikan apa-apa karena semuanya sudah diborong sama ketua MPR yang baru Pak Bamsoet, tapi saya sangat berterima kasih karena pada hari ini kami bertemu bersilaturahim dan dengan hangat. Apa tadi yang dikatakan oleh Beliau itu kami lakukan dengan rileks dan terbuka," kata Mega.
"Saya memang mengatakan ketika mau pemilihan pimpinan MPR, saya selalu menekankan kepada fraksi PDIP untuk tolong didorong mau memilih pemimpin di MPR itu harusnya kolektif kolegial musyawarah untuk mufakat. Karena namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi kalau pakai voting voting saya bilang itu bukan jalannya Indonesia. Alhamdulillah itu ternyata dapat dilaksanakan dan inilah buktinya hari ini kami berkumpul," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaBamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca SelengkapnyaBamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca SelengkapnyaBamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca SelengkapnyaPDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca Selengkapnya"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaAnggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Baca Selengkapnya"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet
Baca SelengkapnyaMKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.
Baca Selengkapnya