Bertemu Menko Mahfud, Sejumlah Tokoh Sebut Belum Ada Titik Tengah Soal Perppu KPK

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan tetap terus mendesak Presiden Jokowi untuk dapat mengeluarkan Perppu KPK. Dia berharap ada cara lain yang mampu membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang itu diterbitkan, selain lewat Menko Polhukam Mahfud Md.

"Kami dorong terus dan posisi kami tidak berubah seperti 26 September 2019 kami dorong tetap adanya Perppu apapun caranya, salah satunya bertemu pak menko ini dan barangkali kita akan coba cara lain dengan mungkin ketemu presiden lagi," kata Bivitri usai melangsungkan forum internal bersama Menko Polhukam Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 11 November 2019, malam.

Pantauan di lokasi, forum internal bersama Mahfud Md diketahui berjalan tertutup selama hampir satu jam.

Perppu KPK Harus Terbit

Fokus perbincangan seputar bagaimana Mahfud Md yang sebelumnya bagian dari Kelompok Masyarakat Sipil masih bisa mendorong presiden untuk melahirkan Perppu KPK.

Meski demikian, menurut Bivitri, saat ini posisi Mahfud sudah tak sebebas dirinya atau para senior dari kelompok sipil lainnya seperti Goenawan Muhammad, Emir Salim, Franz Magnis, yang masih bebas mengutarakan pandangannya tentang Perppu KPK.

"Beliau kan sekarang menteri, jadi sekarang yang ada kan visi presiden bukan visi menteri, jadi tak sebebas kami, jadi dalam posisi pak menteri sendiri dalam tataran itu karena beliau tidak bisa jalan sendiri harus apa kata presiden," jelas Bivitri.

Karenanya, Bivitri mengaku forum internal bersama Menko Polhukam malam tersebut belum membuahkan kesepakatan atau pun titik tengah yang cukup kuat.

"Dalam forum ini tak ada titik tengah, jadi yang kami ungkapkan, kami dorong terus dan posisi kami tidak berubah seperti 26 September 2019 kami mendorong tetap adanya Perppu apapun caranya," Bivitri menandasi.