Bertemu Paloh, Ketua Bawaslu imbau NasDem tak ajukan caleg eks koruptor

Merdeka.com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan sosialisasi pengawasan Pileg dan Pilpres 2019 ke markas DPP Nasdem, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). Sosialisasi ini dipimpin Ketua Bawaslu Abhan beserta jajaran.

Abhan disambut Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Nasdem Johny G Plate beserta jajaran pengurus DPP Nasdem. Pada sosialisasi ini Abhan menjelaskan tentang tata aturan dan syarat parpol untuk mengikuti Pemilu maupun caleg DPR RI.

Abhan juga mengingatkan tentang politik uang yang masih marak ditemukan di dalam Pemilu. Dia berharap Nasdem menjadi parpol peserta pemilu yang bersih. "Saya berharap di Partai NasDem dalam pencalonan tidak ada yang disebut publik money politics atau mahar politiknya," kata Abhan.

Bawaslu juga mengharapkan NasDem dapat memenuhi syarat-syarat pencalonan orang yang amanah tidak dan punya masalah hukum.

"UU Pemilu sudah menjelaskan syarat agar tidak mencalonkan mantan napi narkoba, teroris dan kejahatan seksual. Kami sampaikan imbauan moral napi koruptor juga yang harus kita dukung untuk tidak mencalonkan napi koruptor," ucap Abhan.

Di kesempatan Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengucapkan terima kasih atas kunjungan sosialisasi Bawaslu. Dia menekankan bahwa Nasdem bersih dari politik uang yang ada di mana-mana.

"Politik tanpa mahar dijalankan dengan NasDem dengan sungguh-sungguh," tegas Paloh.

Dia menambahkan, NasDem juga tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi. Kata dia, Nasdem akan sebaik baiknya menjalankan harapan Bawaslu dengan kesadaran yang kuat. "Bapak enggak perlu imbau sama NasDem karena timbul kesadaran, kita mau Indonesia berubah, Indonesia kuat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sebagai salah satu partai peserta pemilu 2019 Nasdem menyetujui isi pakta integritas Bawaslu dan berkomitmen untuk:

1. Memegang teguh Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2. Memelihara Persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat

4. Tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden

5. Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD atau Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan atau terlibat tindak pidana :a. korupsib. Narkotika dan obat obat terlarangc. Terorismed. Kejahatan Seksual

6. Tidak melakukan praktik politik uang (money politik)

7. Tidak melakukan suap, memanfaatkan, dan atau mempengaruhi penyelenggara

8. Tidak melakukan Black campaign dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.