Berulang kali ketua MPR protes keras pemimpin tukang gusur

Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menyambangi korban penggusuran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dia kembali mengkritisi kebijakan pemimpin di DKI yang main gusur.

Menurutnya, penggusuran yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya, kata ketua umum PAN itu, seorang pemimpin mencari opsi lain untuk menertibkan warganya, dan dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

"Kalau sewenang-wenang menggusur warganya itu bertentangan dengan Pancasila. Ingat sumpah kita waktu menjadi pejabat," tegasnya di Bukit Duri, Jumat (10/3).

Zulkifli mengingatkan, dalam sumpah semua pejabat harus taat pada hukum dan konstitusi. Dalam pandangannya, penggusuran termasuk kebijakan tidak manusiawi karena banyak warga yang mengadu kehilangan mata pencariannya.

"Disumpah itu dikatakan taat pada konstitusi. Sikapnya harus seperti konstitusi perilaku yang disinari cahaya Tuhan dengan memanusiakan manusia lainnya dengan adil seadil-adilnya," tuturnya.

Zulkifli juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah memegang teguh 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu dia menyinggung kepala daerah menggusur permukiman tanpa didahului dialog dengan warganya.

"Misalkan menggusur rumah rakyat seenaknya itu bukan Pancasilais dan melanggar undang-undang," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).

Lalu dia mencontohkan Presiden Joko Widodo ketika menjadi kepala daerah mengedepankan dialog sebelum melakukan penggusuran. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo.

"Saat hendak menggusur salah satu pasar di Solo, Jokowi terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan para pedagang," tuturnya.

Saat mendatangi Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk sosialisasi empat pilar kebangsaan Zulkifli sempat menyinggung soal penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. "Menggusur bukan Pancasilais. Pancasila mengajarkan musyawarah mencapai mufakat. Itu adalah cita-cita merdeka," kata Zulkifli, Jumat (27/5).

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden pertama, Soekarno pernah mengatakan jika bangsa Indonesia bersatu, berdaulat dan adil, maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Hal ini sesuai dengan sila ke-5 dalam Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jadikan pandangan hidup perilaku hidup sehari-hari," tandasnya.