Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Besok rapat perdana, Pansus Pelindo jangan terjebak masalah politik

Besok rapat perdana, Pansus Pelindo jangan terjebak masalah politik dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) PT Pelindo II akan menggelar rapat perdana, Senin (19/10). Pansus akan merumuskan sekaligus memutuskan langkah strategis yang akan diselesaikan dalam kasus tersebut.

DPR pun diminta tak terjebak persoalan politik agar pembenahan hukum dan ekonomi di PT Pelindo II berjalan optimal. Pansus PT Pelindo II harus fokus pada penyelesaian persoalan hukum dan ekonomi.

"Jika pansus tersebut dijadikan alat politik oleh sekelompok elit, tujuan pembenahan di PT Pelindo II, seperti perpanjangan kontrak dan dwelling time tak akan tercapai. Ini tidak boleh ditarik ke ranah politik. Pansus harus fokus pada pengumpulan fakta, mencari akar permasalahan, serta solusinya. Kalau diarahkan untuk menarget orang atau kelompok tertentu, akar permasalahannya enggak akan selesai," ujar Pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Rahmat Bagja, Minggu (18/10).

Selain merusak stabilitas politik, lanjut dia, penargetan pihak tertentu dalam Pansus PT Pelindo II juga berimbas pada persoalan ekonomi. Kepercayaan dunia usaha dari luar maupun dalam negeri akan menurun, khususnya dalam sektor industri dan perdagangan.

"Melihat potensi masalah yang ada, pemerintah harus ikut mengawal pansus ini. Sinergi pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar pertarungan politik dalam pansus tak merusak iklim ekonomi. Terlebih, Presiden Jokowi kerap mendengungkan perbaikan di sektor pelabuhan," tegasnya.

Wakil Ketua Pansus PT Pelindo II, Aziz Samsuddin menyatakan, pimpinan Pansus PT Pelindo II akan menggelar rapat perdana, Senin (19/10). Dalam rapat tersebut, kata dia, pimpinan pansus akan merumuskan agenda serta memutuskan tentang arah pansus tersebut.

"Kami (pimpinan pansus) rapat pleno pukul 4 sore. Semua agenda akan dibahas, kemudian diplenokan pada malam harinya. Sampai saat ini, belum diputuskan siapa yang akan dipanggil," ujar Aziz saat dihubungi, kemarin.

Diketahui, DPR meresmikan pembentukan Pansus PT Pelindo II, Kamis (15/10). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu, menyepakati anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka sebagai ketua pansus. Ia didampingi tiga wakil ketua, yakni Teguh Juwarno (Fraksi PAN), Azis Syamsuddin (Fraksi Golkar), dan Desmond Djunaedi Mahesa (Fraksi Gerindra).

Beberapa hal yang akan jadi titik tekan dalam Pansus Pelindo II, di antaranya, perpanjangan kontrak, penjualan lapak, perlakuan semena-mena pada karyawan dan dwelling time. Proses Pansus Pelindo II akan dibuat secara terbuka agar masyarakat bisa ikut memantau pansus tersebut.

Melanjutkan keterangannya, Aziz mengatakan, berbagai persoalan krusial terkait PT Pelindo II akan dibahas dalam pansus tersebut. Yang namanya pansus, ya menggali fakta-fakta yang mempunyai nilai kebenaran. Itu mencakup persoalan ekonomi, hukum, hingga sosial budaya," jelas Ketua Komisi III DPR itu. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak

Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen

Baca Selengkapnya
PDIP: Kecurangan Pilkada Bisa Picu Kekuatan Rakyat
PDIP: Kecurangan Pilkada Bisa Picu Kekuatan Rakyat

PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.

Baca Selengkapnya
Pernyataan Sikap Forum Pemred Sikapi Dinamika Politik jelang Pemilu 2024
Pernyataan Sikap Forum Pemred Sikapi Dinamika Politik jelang Pemilu 2024

Forum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.

Baca Selengkapnya
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024

Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Mensos Risma Janji Bantu Pastikan Tidak Ada Politisasi Bansos saat Pilpres 2024
PDIP: Mensos Risma Janji Bantu Pastikan Tidak Ada Politisasi Bansos saat Pilpres 2024

PDIP melakukan rapat terbatas dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini

Baca Selengkapnya
Djarot Sebut Rakernas PDIP Digelar di Tengah Keprihatinan Sisi Gelap Kekuasaan
Djarot Sebut Rakernas PDIP Digelar di Tengah Keprihatinan Sisi Gelap Kekuasaan

PDIP tidak akan ada undangan ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri
Pro Kontra Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri

Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri

Baca Selengkapnya
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya