Besok rapat perdana, Pansus Pelindo jangan terjebak masalah politik
Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) PT Pelindo II akan menggelar rapat perdana, Senin (19/10). Pansus akan merumuskan sekaligus memutuskan langkah strategis yang akan diselesaikan dalam kasus tersebut.
DPR pun diminta tak terjebak persoalan politik agar pembenahan hukum dan ekonomi di PT Pelindo II berjalan optimal. Pansus PT Pelindo II harus fokus pada penyelesaian persoalan hukum dan ekonomi.
"Jika pansus tersebut dijadikan alat politik oleh sekelompok elit, tujuan pembenahan di PT Pelindo II, seperti perpanjangan kontrak dan dwelling time tak akan tercapai. Ini tidak boleh ditarik ke ranah politik. Pansus harus fokus pada pengumpulan fakta, mencari akar permasalahan, serta solusinya. Kalau diarahkan untuk menarget orang atau kelompok tertentu, akar permasalahannya enggak akan selesai," ujar Pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Rahmat Bagja, Minggu (18/10).
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
Selain merusak stabilitas politik, lanjut dia, penargetan pihak tertentu dalam Pansus PT Pelindo II juga berimbas pada persoalan ekonomi. Kepercayaan dunia usaha dari luar maupun dalam negeri akan menurun, khususnya dalam sektor industri dan perdagangan.
"Melihat potensi masalah yang ada, pemerintah harus ikut mengawal pansus ini. Sinergi pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar pertarungan politik dalam pansus tak merusak iklim ekonomi. Terlebih, Presiden Jokowi kerap mendengungkan perbaikan di sektor pelabuhan," tegasnya.
Wakil Ketua Pansus PT Pelindo II, Aziz Samsuddin menyatakan, pimpinan Pansus PT Pelindo II akan menggelar rapat perdana, Senin (19/10). Dalam rapat tersebut, kata dia, pimpinan pansus akan merumuskan agenda serta memutuskan tentang arah pansus tersebut.
"Kami (pimpinan pansus) rapat pleno pukul 4 sore. Semua agenda akan dibahas, kemudian diplenokan pada malam harinya. Sampai saat ini, belum diputuskan siapa yang akan dipanggil," ujar Aziz saat dihubungi, kemarin.
Diketahui, DPR meresmikan pembentukan Pansus PT Pelindo II, Kamis (15/10). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu, menyepakati anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka sebagai ketua pansus. Ia didampingi tiga wakil ketua, yakni Teguh Juwarno (Fraksi PAN), Azis Syamsuddin (Fraksi Golkar), dan Desmond Djunaedi Mahesa (Fraksi Gerindra).
Beberapa hal yang akan jadi titik tekan dalam Pansus Pelindo II, di antaranya, perpanjangan kontrak, penjualan lapak, perlakuan semena-mena pada karyawan dan dwelling time. Proses Pansus Pelindo II akan dibuat secara terbuka agar masyarakat bisa ikut memantau pansus tersebut.
Melanjutkan keterangannya, Aziz mengatakan, berbagai persoalan krusial terkait PT Pelindo II akan dibahas dalam pansus tersebut. Yang namanya pansus, ya menggali fakta-fakta yang mempunyai nilai kebenaran. Itu mencakup persoalan ekonomi, hukum, hingga sosial budaya," jelas Ketua Komisi III DPR itu. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca SelengkapnyaPDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
Baca SelengkapnyaForum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.
Baca SelengkapnyaNetralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca SelengkapnyaPDIP melakukan rapat terbatas dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini
Baca SelengkapnyaPDIP tidak akan ada undangan ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaUsulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaPembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya