Biar suara tak merosot, setoran Rp 20 M ketum Golkar harus dihapus

Merdeka.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengkritik mahar Rp 20 miliar bagi setiap calon ketua umum partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada akhir bulan Mei mendatang. Menurut Siti, wacana mahar itu merupakan pelanggaran dan dirinya mengimbau untuk menghentikan pungutan tersebut.

"Soal duit dan pelanggaran, itu serius sekali apalagi sampai pada posisi yang strategis itu. Jadi jangan dikobarkan syarat menjadi ketua umum harus ada uang puluhan miliar," ujar Siti dalam 'Diskusi Politik Babak Baru Partai Politik di Indonesia' yang dihadiri Priyo Budi Santoso, di Kantor Jenggala Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/4).

Menurutnya, Golkar harus menghentikan dan juga menegaskan mengenai wacana mahar tersebut. Karena, hal tersebut dapat membuat partai Golkar kembali mendapatkan kepercayaan negatif masyarakat untuk dapat bertarung di kancah perpolitikan.

"Golkar kalau mau mendapatkan simpati publik, pengakuan, ya memang harus menghentikan budaya itu, memang sulit sekali, tapi kita tahu dampaknya sangat positif, seperti berhenti merokok, itu akan berdampak positif," katanya.

"Budaya seperti itu jangan dibudayakaan, Golkar kalau mau mulia, itu harus memotong mata rantai, Kalau tidak mau merosot dan tidak mau mundur. Jadi Golkar dengan budaya politik baru, dan inisiasi baru, kalau begitu semua akan terkagum-kagum, Golkar menjadi partai mulia yang memuliakan rakyat," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa calon ketua umum harus melalui proses fit and proper test, dan juga dapat menyatukan dualisme dalam partai.

"Bagaimana pemimpin ini mampu tidak menjadi alat penyatu, jadi itu yang perlu, oleh karena itu, pasca friksi itu, pemimpin seperti ini yang diperlukan," tandasnya.