Biar tak gaduh, NasDem minta jangan Setya Novanto yang gantikan Akom

Merdeka.com - Partai NasDem menyatakan tidak masalah jika posisi Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin dikembalikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Alkadrie mengatakan, siapa pun yang menjadi Ketua DPR, yang terpenting adalah mampu meningkatkan kinerja legislatif.

"Bagi kami terserah siapa saja, yang penting kepentingan dewan itu bukan sesaat. Gimana DPR, mempunyai kedudukan yang sederajat, DPR punya fungsi yang strategis, pengawasan, legislasi dan anggaran. Bagaimana kehadiran secara baik, dan sempurna," kata Syarif saat dihubungi, Selasa (22/11).

Syarif menilai, kepemimpinan Akom selama menjadi Ketua DPR terbilang cukup baik. Dia menyarankan partai Golkar sebaiknya tidak menunjuk Novanto dan mencari kader lain untuk mengisi posisi Akom. Ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Selama ini sudah melaksanakan fungsi itu, tapi di DPR ini bisa saja, bahwa sesuai ketentuan yang ada, pimpinan DPR diusulkan oleh fraksi. Golkar harus melihat, bisa saja tidak Novanto, bisa agar tidak terlalu gaduh," tegasnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar berencana mengembalikan posisi Ketum Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang saat ini dijabat oleh Ade Komarudin. Wacana ini berawal dari rapat pleno terbatas partai Golkar pada 8 November lalu. Pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR kembali ditindaklanjuti dan disepakati dalam rapat pleno yang digelar hari ini.

Koordinator bidang Polhukam Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan usulan mengembalikan jabatan Ketua DPR itu muncul karena Novanto terbukti tidak bersalah dalam kasus 'Papa Minta Saham' melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Sudirman Said ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11).