Boyolali gelontorkan anggaran Rp 27 M untuk pilkada
Merdeka.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boyolali akan dihelat serentak dengan Kabupaten/kota lainnya di Indonesia pada akhir tahun 2015 mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan agar pemilihan bupati di Kota Susu tersebut berjalan lancar. Anggaran penyelenggaraan pilkada sebesar Rp 27 miliar bahkan telah dipersiapkan. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan penghitungan awal, yang hanya berkisar pada angka Rp 14 miliar.
"Awalnya anggaran yang ditetapkan sebenarnya hanya Rp 14 miliar. Namun karena ada perubahan aturan di tingkat pusat, membuat biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya naik hampir dua kali lipat," ujar Ketua Divisi Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga, Komisi Pemilihan Umum Boyolali, Pargito.
Dalam peraturan tersebut, lanjut dia, terdapat penambahan personel di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Di setiap PPS harus dilengkapi oleh satu orang sekretaris dan dua orang anggota. Sedangkan mereka juga harus mendapatkan honor sesuai dengan panitia penyelenggaraan Pilkada yang lainnya.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Kapan Pilkada Serentak pertama? Pilkada Serentak pertama kali dalam cakupan nasional di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Bagaimana menentukan gaji sekretaris PPS Pilkada 2024? Ada pula besaran gaji yang diterima oleh sekretariat PPS atau sekretaris PPS ialah senilai Rp 1.150.000 per orang.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Aturan lain yang membuat biaya penyelenggaraan membengkak adalah sebagian biaya kampanye calon bupati ditanggung oleh KPUD. Dana tersebut nantinya digunakan untuk biaya kampanye seperti pembuatan spanduk, baliho dan juga alat peraga kampanye lain dari masing-masing peserta," jelasnya.
Ia menyebutkan dalam waktu dekat ini, KPU Boyolali segera berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali terkait penambangan anggaran tersebut. Dengan seperti itu ke depannya anggaran bisa ditambah sesuai dengan perhitungan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaDana itu, digunakan untuk berbagai kegiatan kampanye seperti pembuatan bahan kampanye hingga agenda rapat umum atau kampanye akbar.
Baca SelengkapnyaBila merujuk pada pelaksanaan Pilgub Jateng sebelumnya, dana kampanye yang ditetapkan Rp70 miliar.
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Di tahun 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya