BPK janji kawal dana parpol Rp 1 T bila terlaksana

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan berjanji akan mengawal jika alokasi belanja anggaran pemerintah untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun benar dilakukan. Ketua BPK, Harry Azhar Azis meminta pemerintah memastikan kapan rencana tersebut akan dilakukan, dan harus sesuai dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

"Tergantung kesepakatan pemerintah dengan DPR. Apakah itu ada dalam UU APBN, saya belum memeriksa," kata Harry kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/3).

Harry mengatakan, BPK akan memastikan alokasi dana partai itu sesuai dengan pagu anggaran disepakati pemerintah dan DPR. Dia menjanjikan audit dilakukan setelah tahun penggunaan anggaran itu selesai.

"Kita akan konfirmasi kalau Rp 1 triliun, apakah masuk ke partai Rp 1,5 triliun. Nah kalau begitu ada penyalahgunaan. Kalau masuk ke partai malah Rp 750 miliar, nah itu dapat diartikan ada penghematan," ujar Harry.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan pemerintah membantu pendanaan buat parpol, asalkan keuangan pemerintah terus membaik. Menurut dia, partai politik memerlukan dana buat persiapan dan pelaksanaan pemilu, pendidikan kaderisasi, dan melaksanakan program serta operasional.

Sebelum wacana ini, pemerintah sebenarnya memiliki anggaran membantu parpol sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, total bantuan diberikan kepada sepuluh partai politik lolos Pemilu 2014 senilai Rp 13,17 miliar dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015.

Dari bantuan itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih 109 kursi di DPR RI mendapatkan bantuan terbesar, yakni senilai Rp 2,55 miliar saban tahun. Sedangkan Partai Hanura mendapat bagian paling kecil karena hanya mampu menyabet 16 kursi di DPR RI, yakni Rp 710,58 juta.