BPN Belum Terpikir Audit APBN Era Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai belum perlu adanya audit APBN era Presiden Joko Widodo jika capres-cawapres Prabowo-Sandiaga menang Pemilu 2019.
"Saya dari kalau saya disebut bagian dari BPN maka BPN tidak pernah mempunyai pemikiran begitu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).
Indonesia sudah memiliki sistem sekaligus instrumen hukum untuk memproses jika ada dugaan pelanggaran atau penyelewengan APBN. Instrumen hukum itu bisa melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
-
Apa jabatan Prabowo Subianto saat ini? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Siapa Cawapres Prabowo di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
-
Kenapa Prabowo-Gibran harus hati-hati pakai APBN? Imaduddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa pemenang Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi suara nasional, pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berhasil masuk sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 85 juta suara atau 55,50% dari total suara sah yang masuk.
-
Apa jabatan Prabowo saat ini? Prabowo sendiri saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 RI dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
"Dengan permasalahan penyalahgunaan anggaran misalnya KPK bisa masuk. Tanpa harus dikaitkan ini Prabowo menang atau kalah. Tanpa dikaitkan ini adalah rezimnya Pak Jokowi," ungkapnya.
Politikus PKS ini berharap lembaga penegak hukum bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencegah dan memproses penyelewengan hukum. Serta melakukan audit pada setiap rezim.
"Bahkan juga terhadap rezim Pak Prabowo nanti pun juga harus diawasi jangan kemudian nanti rezim Pak Prabowo menang kemudian enggak ada audit enggak juga. Hukum berlaku pada siapapun tanpa membedakan di rezim manapun," ucapnya.
Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo ( Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila koalisi oposisi itu menang pada 17 April nanti.
Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris menegaskan, demi terciptanya tata kelola yang bersih, pihaknya akan memperkuat lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.
Politikus PKS itu juga menekankan, Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan mencurigakan dari BPK. Termasuk, temuan BPK terhadap tata kelola keuangan negara saat kepemimpinan Jokowi.
"Kami akan menindaklanjuti setiap temuan BPK/BPKP tersebut, termasuk selama Pemerintahan sebelumnya," tambah Handi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca SelengkapnyaUntuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca Selengkapnya“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca SelengkapnyaNdiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaBawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaPrabowo sudah melakukan pertemuan dengan Partai NasDem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaBahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPanel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya