Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPN Belum Terpikir Audit APBN Era Jokowi

BPN Belum Terpikir Audit APBN Era Jokowi Hidayat Nur Wahid di Dialog Kebangsaan. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid menilai belum perlu adanya audit APBN era Presiden Joko Widodo jika capres-cawapres Prabowo-Sandiaga menang Pemilu 2019.

"Saya dari kalau saya disebut bagian dari BPN maka BPN tidak pernah mempunyai pemikiran begitu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Indonesia sudah memiliki sistem sekaligus instrumen hukum untuk memproses jika ada dugaan pelanggaran atau penyelewengan APBN. Instrumen hukum itu bisa melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dengan permasalahan penyalahgunaan anggaran misalnya KPK bisa masuk. Tanpa harus dikaitkan ini Prabowo menang atau kalah. Tanpa dikaitkan ini adalah rezimnya Pak Jokowi," ungkapnya.

Politikus PKS ini berharap lembaga penegak hukum bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencegah dan memproses penyelewengan hukum. Serta melakukan audit pada setiap rezim.

"Bahkan juga terhadap rezim Pak Prabowo nanti pun juga harus diawasi jangan kemudian nanti rezim Pak Prabowo menang kemudian enggak ada audit enggak juga. Hukum berlaku pada siapapun tanpa membedakan di rezim manapun," ucapnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo ( Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila koalisi oposisi itu menang pada 17 April nanti.

Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris menegaskan, demi terciptanya tata kelola yang bersih, pihaknya akan memperkuat lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.

Politikus PKS itu juga menekankan, Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan mencurigakan dari BPK. Termasuk, temuan BPK terhadap tata kelola keuangan negara saat kepemimpinan Jokowi.

"Kami akan menindaklanjuti setiap temuan BPK/BPKP tersebut, termasuk selama Pemerintahan sebelumnya," tambah Handi.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kata Airlangga soal Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo
Kata Airlangga soal Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Airlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Kronologi Penyusunan APBN 2024 di Hadapan MK, Tak Ada Campur Tangan Capres-Cawapres
Sri Mulyani Beberkan Kronologi Penyusunan APBN 2024 di Hadapan MK, Tak Ada Campur Tangan Capres-Cawapres

Untuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:

Baca Selengkapnya
Ganjar Soal Hak Angket Pemilu: Kami Tidak Pernah Menggertak, Kami Serius
Ganjar Soal Hak Angket Pemilu: Kami Tidak Pernah Menggertak, Kami Serius

“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Koalisi Besar Prabowo, Campur Tangan Jokowi? | Siapa Kuat Calon Kasad TNI?
TOP NEWS: Koalisi Besar Prabowo, Campur Tangan Jokowi? | Siapa Kuat Calon Kasad TNI?

Ia juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik

Baca Selengkapnya
Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai
Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Istana: Presiden Jokowi Tak Pernah Bentuk Tim Kaji Perpanjangan Pengurus PDIP
Istana: Presiden Jokowi Tak Pernah Bentuk Tim Kaji Perpanjangan Pengurus PDIP

Presiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Sebut Jokowi Tak Langgar Netralitas Saat Bagi Bansos di Banten
Bawaslu Sebut Jokowi Tak Langgar Netralitas Saat Bagi Bansos di Banten

Bawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya
NasDem-PKB Merapat ke Prabowo, PDIP Mantap Oposisi?
NasDem-PKB Merapat ke Prabowo, PDIP Mantap Oposisi?

Prabowo sudah melakukan pertemuan dengan Partai NasDem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto, Ini Alasannya
Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto, Ini Alasannya

Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Bantah Tuduhan Adian soal Jokowi Minta 3 Periode, ProJo Minta Ikhlaskan Gibran Cawapres
Bantah Tuduhan Adian soal Jokowi Minta 3 Periode, ProJo Minta Ikhlaskan Gibran Cawapres

Panel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden

Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya