BPN Ingatkan Menteri Tak Gunakan Fasilitas Negara Saat Kampanyekan Jokowi
Merdeka.com - Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Alyuddin mengomentari dilibatkannya para menteri kabinet kerja dalam kegiatan kampanye terbuka pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. Dia meminta para menteri bisa sadar akan posisi yang dijabatnya.
"Kami berharap sebagai pejabat publik mereka sadar posisi, menjaga etika dan perasaan publik. Karena bisa jadi orang-orang yang menjadi bawahannya dan masyarakat yang dilayani punya pilihan politik yang berbeda," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/3).
Dia berharap para menteri yang ikut kampanye tidak menyalahgunakan jabatannya dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Serta tidak memobilisasi para pegawainya untuk mendukung salah satu pasangan calon.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo dengan calon menteri? 'Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan,' kata Dasco, saat diwawancari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
"Kami juga berharap mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan 'mobilisasi' para pegawai bawahannya," ungkapnya.
Maka dari itu, Suhud meminta penyelenggara pemilu diantara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan dan memberi hukuman jika memang ada pelanggaran.
"Diharapkan KPU dan Bawaslu aktif melakukan pengawasan dengan ketat dan berani bersikap bila ada penyimpangan," ucapnya.
Diketahui, kampanye terbuka atau rapat umum Pilpres maupun Pemilu Legislatif dimulai Minggu (24/3). KPU telah merilis jadwal kampanye terbuka pasangan capres-cawapres. Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye terbuka perdana di Serang, Banten, Minggu (24/3) sore.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengatakan, kampanye sore nanti akan dihadiri massa dalam jumlah besar. Selain Banten, pihaknya akan membawa cawapres Ma'ruf Amin berkeliling ke berbagai daerah. Dalam agenda ini, pihaknya juga akan melibatkan para menteri Kabinet Kerja.
"Kami sudah rapat pleno, kita juga Insya Allah dari titik-titik yang ada, kita akan sapa tujuh kali, tapi tidak kita sendiri tapi banyaknya jurkamnas, termasuk menteri-menteri yang cuti untuk berkampanye," tegas Erick di Alun-alun Tangerang, Minggu (24/3).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto merespons pernyataan Mahfud MD soal menteri pakai fasilitas negara untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaBagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya