BPN Jamin Penantang Tak Mungkin Curang: Kita Tak Punya Aparat, Tak Punya Struktur
Merdeka.com - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, menilai ada kecurangan secara sistemik pada proses Pemilu Serentak 2019. Kecurangan itu, kata dia, sudah terlihat sejak awal, mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) hingga keterlibatan aparat.
"Pemilu ini mulai dari soal DPT, sekarang kita mulai melihat betapa salahnya kebijakan kotak suara dengan kertas bukan? Kena banjir hancur, dibakar juga terbakar. Bahkan gembok dibuka dengan gunting. Belum lagi soal keterlibatan aparat di mana-mana," kata Sudirman di Media Center Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4).
Maka dari itu, BPN mencurigai hasil hitung suara sementara yang ada sekarang. Mantan Menteri ESDM itu menekankan bahwa pihak oposisi tak mungkin melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematik dan masif.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di Indonesia? Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Apa jabatan Prabowo Subianto saat ini? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
"Jadi suasana sekarang itu sebetulnya angka apapun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidak-fair-an. Nah yang berhak punya kesempatan tidak fair siapa? Kan tidak mungkin penantang, kita tidak punya tangan, tak punya aparat, tak punya struktur. Jadi itu logis saja," tuturnya.
Apalagi, kata dia, lembaga survei pernah salah total saat mengeluarkan hasil Pilgub Jawa tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta sebelumnya. Menurut Sudirman, sebagian lembaga survei tersebut memang dianggap banyak orang bagian dari tim sukses paslon tertentu.
"Ini yang juga saya alami ketika di Jateng. Jadi itulah keadaannya berbeda sekali dan Insya Allah kita akan mencatat sejarah apabila kita bersama-sama bisa meluruskan jalannya sejarah bahwa pemilu ini tidak boleh dicurangi," ujarnya.
"Hanya karena ada orang yang ingin berkuasa dengan segala cara dan itu dosa sejarah yang sangat berat kalau itu sampai terjadi," tambah Sudirman Said.
Untuk diketahui, dari hasil hitung cepat atau quick count perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo-Subianto.
Dari hasil quick count tiga lembaga survei seperti Charta Politika, Indo Barometer dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan sampel suara masuk 99%, capres dan cawapres nomor urut 01 ini meraih suara berkisar 54% sedangkan Prabowo-Subianto meraih 45%.
Quick count lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final Pemilu 2019, baik untuk pemilihan presiden maupun legislatif. Hasil resmi akan dikeluarkan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Hitungan di KPU Masih Berlangsung
Saat ini proses penghitungan resmi masih dilakukan oleh KPU. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan ke kabupaten, provinsi, hingga ke nasional.
Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Proses ini dimulai dari tingkat TPS.
Data terbaru dari real count KPU, Senin (22/4) pukul 12.00 WIB sudah 123.554 dari 813.350 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Angka real count akan terus berubah karena perhitungan suara oleh KPU masih terus berlangsung.
Paslon nomor urut 01 Jokowi- Ma'ruf Amin unggul sementara dari real count KPU. Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara 12.855.347 atau 54,79 persen.
Sementara itu, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno memperoleh suara 10.608.652 atau 45,21 persen.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra tak setuju sepenuhnya dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemilu 2024 sulit diintervensi.
Baca SelengkapnyaAndika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca Selengkapnya