BPN Prabowo juga Mau Audit Impor Pangan era Jokowi Agar Tak Jadi Beban

Merdeka.com - Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo (Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila koalisi oposisi itu menang pada 17 April nanti.

Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris menegaskan, demi terciptanya tata kelola yang bersih, pihaknya akan memperkuat lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.

"Kami berkomitmen memperkuat peran dan fungsi lembaga auditor negara tersebut, sehingga akan sangat membantu Pemerintah dalam membentuk tata kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional," jelas Handi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (7/4).

Politikus PKS itu juga menekankan, Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan mencurigakan dari BPK. Termasuk, temuan BPK terhadap tata kelola keuangan negara saat kepemimpinan Jokowi.

"Kami akan menindaklanjuti setiap temuan BPK/BPKP tersebut, termasuk selama Pemerintahan sebelumnya," tambah Handi.

Khususnya, terkait tata kelola kebijakan impor pangan era Jokowi yang dinilai sangat merugikan rakyat khususnya para petani. Hal itu menjadi komitmen Prabowo-Sandi demi tingkatkan kesejahteraan petani.

"BPK punya banyak temuan-temuan yang harus ditindak lanjuti, mulai dari kebijakan impor pangan, pembiayaan infrastruktur, utang dan lain-lain. Temuan-temuan penting tersebut harus dituntaskan agar Pemerintahan ke depan tidak punya beban kebijakan masa lalu," tegas Handi.

Sebelumnya, rencana audit investigasi APBN era Jokowi, apabila Prabowo-Sandi menang ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.

Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Dengan audit ini, jelas Mulyadi, juga akan kelihatan ada tidaknya penyimpangan tata kelola keuangan negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dia tak menutup kemungkinan nantinya hasil audit akan berujung pada proses hukum.

"Kalau hasil audit ada temuan menyimpang bisa berkonsekuensi hukum, karena proses pengelolaan anggaran semua sudah diatur melalui UU APBN, maka proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBN ada SOP yang sudah jelas," tutup mantan rekan bisnis Prabowo Subianto ini.

Dalam sejumlah kampanyenya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap menyuarakan kebocoran anggaran negara. Prabowo juga berkomitmen akan membuktikan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden pada 17 April nanti.

"Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar," kata Prabowo di acara Studium Generale 'Renaisans Indonesia' di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Jumat 8 Maret 2019 lalu.