BPN Prabowo Minta KPU & Bawaslu Segera Tindaklanjuti Temuan 17,5 Juta DPT Janggal

Merdeka.com - BPN Prabowo-Sandiaga meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti temuan soal 17,5 juta nama yang janggal di DPT Pemilu. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Suhud Aliyudin menilai tindaklanjut dari penyelenggara pemilu itu bisa mencegah terjadinya kegaduhan.

"Perlu ada penjelasan dari pihak terkait kepada masyarakat agar hal ini tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat," kata Suhud kepada wartawan, Selasa (13/3).

Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah 17,5 juta DPT ganda itu indikasi adanya kecurangan atau kelemahan dalam pendataan penduduk.

"Karena bukan rahasia bahwa data kependudukan kita masih bermasalah," ujarnya.

Pengamat hukum Ismail Rumadan menyebut KPU dan Bawaslu perlu bergerak cepat menelusuri temuan tersebut. Jika tak diselesaikan, kata dia, maka akan berpengaruh terhadap kualitas pemilu itu sendiri.

"Perlu ditindak secara serius dan tegas terutama bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Jika hal ini tidak ditanggapi serius, maka dapat dipastikan pemilu presiden maupun legislatif kali ini adalah pemilu yang gagal," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, tim informasi teknologinya menemukan masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tercatat, ada 17,5 juta nama yang janggal.

"Jadi itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lainnya," kata Hashim usai rapat internal bersama KPU di Kantor KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Data tersebut, lanjut Hashim, diperoleh dari tim internalnya yang melakukan pengecekan lapangan bersama secara acak, dan bukan melalui proses pencocokan dan penelitian atau coklit.

"Ini kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif," lanjut adik bungsu Prabowo Subianto ini.

Secara teknis, anggota BPN Riza Patria menjelaskan, temuan janggal dari 17,5 juta nama bersumber dari mereka yang bertanggal lahir di tanggal 1 bulan Juli dengan jumlah mencapai 9,8 juta, kemudian yang lahir di tanggal 31 Desember capai 5,3 juta, dan di tanggal 1 Januari capai 2,3 juta.

Kemendagri memberikan klarifikasi terkait temuan janggal BPN Prabowo-Sandiaga soal 9,8 juta warga bertanggal lahir di tanggal 1 bulan Juli dan 5,3 juta orang lahir di tanggal 31 Desember. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan temuan tersebut sebenarnya sudah lama terjadi dan wajar.

"Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," kata Zudan melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/3).

Menurutnya, Dukcapil Kemendagri menggunakan SIMDUK sebelum tahun 2004. Sistem ini mengatur jika seluruh penduduk Indonesia lupa atau tidak tahun tanggal lahirnya, maka akan ditulis di kartu identitasnya lahir tanggal 31 Desember.

Kemudian, Dukcapil memakai sistem (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan pada 2004 dalam mengelola data kependudukan warga. Dengan sistem ini, warga yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya akan ditulis 1 Juli pada kartu identitasnya.