BPN Prabowo Sebut Hasil Audit APBN Era Jokowi Nantinya akan Diserahkan ke DPR
Merdeka.com - Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melakukan evaluasi APBN era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih di Pilpres 2019. Setelah resmi menjabat, menurutnya, evaluasi itu akan disampaikan langsung ke DPR.
"Pasti kalau evaluasi APBN itu pasti. Dan nanti kita akan apa namanya sampaikan ke DPR evaluasi-evaluasi," kata Dasco saat dihubungi merdeka.com, Selasa (9/4).
Dasco menjelaskan, dalam evaluasi tersebut juga akan ada efisiensi APBN. Kemudian, dibarengi dengan pemasukan komponen keuangan di beberapa sektor yang perlu dialokasikan lebih banyak.
-
Kenapa Prabowo akan minta pendapat Jokowi? 'Pak Prabowo kan mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau, di acara-acara internal Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa beliau belajar banyak dari Pak Jokowi. Beliau kan sebagai tentara kan belajar kepemimpinan dari muda, tapi melihat sosok yang begitu luar biasa ya itu adalah Pak Jokowi,' tambahnya.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi? 'Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan,' kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 'Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,' jelas dia.
-
Siapa yang mengingatkan Prabowo-Gibran soal APBN? Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang akan dimintai pendapat Prabowo soal kabinet? 'Bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo,' kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
"Terutama tentunya efisiensi-efisiensi lalu penggenjotan pemasukan dari banyak tempat seharusnya yang bisa di push lebih banyak," ungkapnya.
Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu caranya, melakukan audit investigasi terhadap tata kelola APBN rezim Joko Widodo ( Jokowi). Tentu saja hal itu akan dilakukan apabila koalisi oposisi itu menang pada 17 April nanti.
Anggota BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, Handi R Idris menegaskan, demi terciptanya tata kelola yang bersih, pihaknya akan memperkuat lembaga auditor negara seperti BPK dan BPKP.
Politikus PKS itu juga menekankan, Prabowo-Sandi juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan mencurigakan dari BPK. Termasuk, temuan BPK terhadap tata kelola keuangan negara saat kepemimpinan Jokowi.
"Kami akan menindaklanjuti setiap temuan BPK/BPKP tersebut, termasuk selama Pemerintahan sebelumnya," tambah Handi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaProyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Sri Mulyani memang rutin bertemu untuk membicarakan situasi ekonomi dan keuangan ke depan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mempersilakan jika ada yang mengajukan hak angket tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca Selengkapnya