BPN Prabowo Sebut Semua Laporan Pelanggaran kubu Jokowi Tak Ada yang Ditindak

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono khawatir Pemilu 2019 tidak akan berjalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber Jurdil). Kekhawatiran tersebut muncul karena laporan pengaduan yang disampaikan pihaknya ke Bawaslu belum ada yang ditindaklanjuti.

"Semua laporan pengaduan yang disampaikan saat ini belum ada satupun ditindak lanjuti dengan baik oleh Bawaslu. Laporan sudah menumpuk," kata Ferry dalam diskusi 'Pemilu 2019 Jurdil & Luber, Masih Adakah?' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Menurut Ferry, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah menginventarisasi pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan kubu Jokowi. Menurut catatannya, di Jawa Tengah selama Januari 2019 ada 6 pelanggaran. Salah satunya sudah dia laporkan ke Bawaslu dan diberi rekomendasi sebagai pelanggaran.

"Itu tentang undangan Gubernur Jateng kepada setiap bupati/wali kota di Jateng. Bawaslu sudah menyebut ada pelanggaran, dikirim rekomendasi ke Kemendagri dan kami tahu Mendagri ini sama partainya dengan calon 01," kata Ferry.

"Kita pesimistis. Dibutuhkan keberanian yang ekstra untuk menjadikan pemilu ini berjalan adil. Namun, susah bagi kita (Prabowo-Sandi) karena saat ini tidak memiliki kekuasaan," ucap juru bicara BPN itu.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemilu Luber dan Jurdil, Ferry mengimbau agar masyarakat bersama-sama memantau pelaksanaan Pemilu 2019.

"Saya yakin masyarakat sudah cerdas saat ini. Mereka mengerti paslon mana yang menghalalkan segala cara untuk menang dan yang menempuh jalan ksatria. Mari kita bersama-sama pantau jalannya pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil," tandas Ferry Juliantono.