BPN: Proyek Infrastruktur Jokowi Tak Efisien dan Bebani Keuangan Negara
Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangunan infrastruktur era Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien. Salah satunya yakni Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dinilai justru membebani keuangan negara.
"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar perbulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya Rp 1 miliar. Ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi, dan ini mau sampai kapan?" katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (5/2)
"Kalau dikaitkan dengan Asian Games, apa fungsi LRT Palembang ini? Karena yang prioritas adalah venue-venue untuk perlombaan. Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi projek utama yang menyukseskan Asean Games di Palembang," sambung Suhendra.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa yang membantu Prabowo dalam proyek sumur bor? Dalam arahannya, Menhan Prabowo sempat menjelaskan program proyek sumur bor ini merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).
-
Bagaimana Prabowo ingin meningkatkan nilai tambah? 'Program dan strategi kita adalah yang paling masuk akal, paling logis. Tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangan dengan harga yang minim. Masuk akal gak kekayaan kita kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal? Tidak masuk akal. Kita mau mengolah kekayaan kita di bumi Indonesia,' ujar Prabowo.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
Di sisi lain, penugasan dari pemerintah untuk menggarap proyek infrastruktur yang terkesan ambisius dan kejar tayang ini membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat, setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya gak mau tau', sehingga BUMN-BUMN ini berutang dan menanggung risiko keuangannya," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan betapa pemerintah membangun untuk kepentingan asing.
"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi kita sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya kita tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah kita terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyindir keras banyak pengusaha infrastruktur suka banting harga agar menang lelang
Baca SelengkapnyaMenariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaJokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaAHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaAnies juga menyinggung soal banyaknya proyek tenaga kerjanya dari luar
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, sejak awal pemerintahannya, ia memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaInfrastruktur menjadi kunci dari penopang aktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya