BPN Puji JK Soal Lahan Prabowo: Dia Objektif, Bicara Apa Adanya

Merdeka.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria memuji pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dinilainya bijaksana terkait dengan lahan yang dikelola Prabowo di Aceh dan Kalimantan. Menurutnya, Prabowo justru telah menyelamatkan aset negara yang mau diambil alih pihak asing bukan melanggar hukum.

"JK ini orang yang bijaksana dan objektif, bicara apa adanya. Karena waktu itu beliau juga yang bilang kepada Agus Martowardoyo, jangan kasih kepada yang lain, kasih kepada pribumi," kata Riza di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (21/2).

Hal itu, kata dia, karena lahan tersebut termasuk kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu ke Bank Mandiri.

"Lahan itu justru mau diambil alih asing, ada Singapura dan Malaysia yang minat, bahkan ada Inggris. Prabowo itu artinya mengambil alih masalah dan menyelesaikan masalah saat itu," ujarnya.

Riza menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Prabowo, yaitu tidak hanya mementingkan kelompok, golongan, pribadi dan keluarga, tetapi kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat.

Menambahkan Riza, Pengamat Hukum Ismail Rumadan menilai pernyataan Wapres JK soal kepemilikan lahan Prabowo membuktikan bahwa lahan dengan status hak guna usaha (HGU) adalah sah dan tidak melawan hukum.

Menurut Ismail, masalah kepemilikan lahan oleh Prabowo tentu harus dibuktikan secara hukum yaitu melalui putusan pengadilan.

"Tantangannya sekarang adalah apakah Jokowi sebagai presiden berani membuka ke publik terkait dengan data perinci kepemilikan lahan di Indonesia," ujar dia.

Sebab, sampai hari ini pemerintah masih belum membuka akses informasi terkait dengan kepemilikan lahan dengan dalih hak privasi. Dia menilai rakyat tentu ingin mengetahui secara perinci siapa nama-nama pemegang HGU beserta luas wilayah yang dimiliki.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengizinkan Prabowo membeli lahan hutan industri seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur karena digunakan sebagai hak guna usaha untuk meningkatkan komoditas ekspor.

"(Prabowo bayar) 150 juta dolar AS, itu yang dia beli itu (lahan) kredit macet. Tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya itu, ya, otomatis saja. Sinar Mas punya di Riau, di Palembang, atau perusahaan lainnya," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/2).

Prabowo meminta izin kepada JK, yang saat itu baru dilantik sebagai wapres berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membeli lahan hutan industri tersebut karena ingin berbisnis perusahaan kertas.

"Itu 2004 awal, mungkin baru 2 minggu saya menjabat wapres. Artinya, waktu itu saya objektif, ya, dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar 'cash'," jelasnya.

Lahan hutan industri seluas 220.000 hektare di Tanjung Redeb, Kalimantan Timur tersebut merupakan tanah hasil sitaan kredit macet di Bank Mandiri.

JK sempat memerintahkan kepada Agus Martowardojo yang menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri saat itu untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pengusaha pribumi yang ingin membeli.

JK mengatakan bahwa pembelian lahan oleh Prabowo saat itu tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan undang-undang.

Pembelian lahan itu pun lebih baik dimiliki oleh Prabowo, sebagai pengusaha Indonesia, daripada oleh pengusaha asing karena saat itu ada dua pengusaha dari Singapura dan Malaysia yang tertarik memiliki lahan tersebut.