BPN Sebut Jokowi Maju ke DKI Pakai Duit Adik Kandung Prabowo

Merdeka.com - Calon Presiden (capres) Nomor Urut 01 Joko Widodo mengaku pada saat Pilkada DKI Jakarta 2012 dirinya tak menggunakan biaya politik. Hal itu ia sampaikan pada saat debat capres-cawapres pada Kamis (17/1) kemarin malam.

Apa yang disampaikan oleh Jokowi ternyata dianggap tak sesuai dengan kenyataannya oleh Anggota Direktorat Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nicholay. Menurutnya, saat itu Jokowi telah meminta bantuan terhadap adik kandung Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo.

Awal cerita Jokowi meminta bantuan terhadap Hashim, pada tahun 2008 ia diundang oleh Jokowi ke Loji Gandrung, Jawa Tengah. Undangan itu ternyata, ia diminta oleh Jokowi yang dinilainya cukup sederhana kala itu dikenalkan terhadap Hashim.

"Saya sampaikan ke Pak Hashim akhirnya saya atur waktu untuk Pak Hashim datang ke Loji Gandrung saya perkenalkan sama Jokowi. Nah, dalam pembicaraan Jokowi memaparkan keberhasilan di Solo, memindahkan pasar tanpa Satpol PP dengan manusiawi memakai tumpengan," kata Nicholay di Media Center Prabowo-Sandi, Jumat (18/1).

Karena Hashim orang yang bersosialisasi tinggi, Hashim pun langsung tertarik atas apa yang dipaparkan oleh Jokowi. Ia ingin menjadikannya Jokowi sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang saat itu Jokowi sebagai Wali Kota Solo kedua sedang ada permasalahan dengan Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah.

"Tapi kemudian Jokowi minta kepada Pak Hashim untuk di Jakarta. Nah, saya meyakinkan pak Hashim bahwa Jokowi layak menjadi pemimpin DKI Jakarta. Waktu itu untuk mengalahkan Foke (Fauzi Bowo), nah akhirnya Pak Hashim sangat setuju. Sehingga Pak Hashim mempersiapkan segala sesuatu untuk Jokowi masuk Jakarta," ujarnya.

"Tetapi ketika Jokowi masuk Jakarta kemudian kita kan waktu itu Gerindra sendiri, nah Gerindra harus bekerja sama dengan partai lain. Maka kita lobi lah PDIP. Tetapi Megawati menolak mencalonkan Jokowi. Nah kemudian Pak Prabowo dilaporkan oleh Pak Hashim, Pak Prabowo datang ke Ibu Mega menyakinkan Ibu Mega bahwa Jokowi layak untuk menjadi Gubernur," sambungnya.

Karena yakin dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo, Megawati pun langsung setuju. Sebenarnya, saat itu Megawati ingin agar Fauzi Bowo (Foke) yang ingin maju menjadi Gubernur. Karena, yakin dengan yang dipaparkan oleh Prabowo, akhirnya mulailah mereka bekerja untuk memenangkan Jokowi.

"Ketika itu Jokowi menyatakan bahwa dia tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Dan memang tidak ada satu pengusaha mana pun baik pribumi maupun non probumi mau mendukung Jokowi, sehingga Pak Hashim mengambil alih semuanya itu. Akhirnya semua pembiayaan dilakukan oleh pak hasyim," jelasnya.

Setelah yakin dengan Jokowi untuk memimpin Jakarta, Prabowo langsung mencarikan pendamping untuk Jokowi yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yang padahal saat itu tak disetujui oleh Hashim sebagai pemberi modal Jokowi maju ke Jakarta.

"Hadi ketika itu Pak Hashim tidak setuju Ahok, karena Ahok pernah menghina Pak Hashim. Tetapi karena Pak Prabowo meyakinkan Pak Hashim bahwa Ahok dia punya kapasitas menjadi Wagub mendampingi Jokowi akhirnya diterima oleh Pak Hashim. Segala sesuatu saat itu dibiayai oleh Pak Hashim," ungkapnya.

"Nah, baik Ahok maupun Pak Jokowi tidak didukung oleh pengusaha manapun, murni dari Pak Hashim, dari kantong Pak Hashim sendiri," tambahnya.

Nicholay menyebut, angka atau nominal uang yang dikeluarkan oleh Hashim untuk mendukung Jokowi dan Ahok bisa mencapai ratusan miliar. Menurutnya, Jokowi berbohong telah mengatakan tanpa biaya politik pada saat Pilkada 2012.

"Itu puluhan miliar sampe ratusan. Jadi dia katakan tanpa biaya politik itu bohong. Saya saksi hidupnya dan ada beberapa teman saksi hidup. Kita yang mengantar duit itu ke rumah pemenangan ke Jokowi langsung, pakai kresek loh," sebutnya.

"Dia (Jokowi) sering datang, kantornya pak Hashim kan di Mid Plaza 2, ketika itu intens datang ke pak Hashim. Dan selalu datang itu dengan pengeluhan-pengeluhan. Akhirnya dibantu oleh Pak Hashim," sambungnya.

Setelah Jokowi resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, ternyata ada isu soal Jokowi ingin maju menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014. Isu itu langsung dibantah oleh Jokowi dan mengatakan kepada Hashim kalau kabar itu tidaklah benar.

"Yang kedua ketika Pak Hashim menanyakan ke pak Jokowi ada isu dia mau jadi presiden dia bilang ke Pak Hashim enggak bener itu presiden wacana, presiden taksi. Ini fakta yang saya sampaikan, setiap ada pertemuan saya ikut. Pak Hashim kecewa dong, gimana sih dikhianati ketika sudah jadi gubernur dan presiden, tidak ada ucapan maaf, apresiasi pun tidak, tidak ada minta izin atau minta maaf," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, Jokowi blunder saat menceritakan pengalamannya maju Pilkada tanpa biaya politik dalam debat capres-cawapres pada Kamis (17/1) malam. Menurutnya, Jokowi berbohong.

"Padahal Ahok mengaku membiayai pengusaha-pengusaha. Jadi ini tidak cocok lagi ya, ia mengatakan kalau masa lalu saya itu bersih, saya enggak punya masa lalu yang jadi beban. Lah empat tahun ini kan juga masa lalu ya, makanya jadi beban nasional," kata Amien usai menyambangi kediaman Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam.

Kubu Jokowi Sebut Biaya Gotong Royong

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menegaskan, biaya politik untuk menghadapi Pilgub DKI 2012 dilakukan dengan gotong royong. Saat itu, PDIP bersama Gerindra berkoalisi mengusung pasangan Jokowi-Ahok.

"Jokowi tidak bohong. Memang kenyataannya seperti itu. Kami gotong royong untuk Jokowi yang representasi PDIP Perjuangan. Sementara representasi Gerindra kan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," kata Andreas saat dihubungi, Rabu (23/1).

Andreas menegaskan, tidak Hashim seorang yang mengeluarkan kocek besar untuk membiayai pemenangan Jokowi-Ahok. PDIP bersama kadernya juga urunan untuk menghadapi Pilkada yang saat itu melawan incumbent, Fauzi Bowo (Foke).

"Ya memang gotong royong. Di PDIP, DPP, anggota Fraksi DPR RI, DPD DKI dan anggota fraksi pun keluarkan dana dari kantong masing-masing untuk membiayai kampanye di basis kelurahan-kelurahan. Saya waktu tanggung jawab di Kecamatan Koja," tegas Andreas.

Andreas mengaku biaya politik memang mahal. Tapi tradisi di PDIP, untuk membiayai politik yang mahal itu dilakukan dengan gotong royong.