BPN Sebut Sejak Awal Sudah Adu Data dengan KPU
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap adu data suara Pilpres 2019 dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, sejak awal pihaknya sudah tanding data dengan penyelenggara Pemilu soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Adu data kan sejak awal dilakukan oleh BPN termasuk terkait dengan DPT, seperti saya sampaikan pada saat yang lalu, DPT ketika ada tambahan DPT dari Kemendagri yang hampir belasan juta itu kita keberatan," katanya di media center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Rabu (15/5).
"Kemudian kita sampaikan ini ada pemilih-pemilih tuyul dalam tanda kutip, pemilih-pemilih yang gak jelas," sambungnya.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
Dia menjelaskan, pihaknya telah berulang kali mempresentasikan temuan-temuan data kecurangan yang dipimpin Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo. Namun, tak ada perbaikan yang signifikan dari kesalahan data tersebut oleh penyelenggara Pemilu.
"Bahkan waktu itu KPU pada saat itu menyatakan ya sudah kami akan segera perbaiki, bahkan mereka menyebutkan ini kan low material datanya, datanya low material dari Kemendagri, tapi kemudian gak ada perubahan," ujarnya.
Maka dari itu, sejak berlangsungnya proses kampanye Pemilu, BPN kerap menyodorkan data-data kecurangan. BPN juga telah mengundang pihak KPU pada acara mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta kemarin (14/5).
"Termasuk juga data data kesalahan yang keliru, kan kita sampaikan, tapi tidak ada perubahan juga secara signifikan," tandas Dahnil.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap adu data suara Pilpres 2019 dengan milik Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyebut adu data bisa dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu yang dilaksanakan sejak 10 Mei sampai 22 Mei 2019.
"Silakan, kita siap dengan data. Kami semua punya infrastruktur, kami sampai ke bawah. C1 ada, DA1 kemudian kami punya DD1, silakan kami bisa tunjukan dalam rekapitulasi, dan ini kan sudah dibuka sudah ada forumnya sehingga dibawa saja dalam rapat pleno," ujar Evi di kantor KPU,Jakarta, Rabu (15/5).
Evi menyebut data milik KPU disandingkan dengan data Bawaslu dalam rapat pleno rekapitulasi suara. Apakah itu data tingkat provinsi dan daerah dengan data yang disampaikan KPU Provinsi.
"Ini kan kita bisa saling membandingkan data Bawaslu dan KPU provinsi jadi enggak harus dikhawatirkan dalam forumnya," jelas Evi.
Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan data yang mereka miliki pun sudah diaudit. Sehingga kalau diajak untuk audit pun siap.
"Ya kami siap. Sejak awal kita memang sudah diaudit," ucapnya.
KPU siap meladeni data yang dimiliki oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.
"Ya segala macam hal keberatan atau apa, data disampaikan ke KPU, KPU siap untuk diklarifikasi. Sejak awal lah udah berkali kali diajukan dan diurus," kata Hasyim.
Diberitakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengeluarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya. Hasil itu dipaparkan tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5).
Menurut Laode, berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa 00.00 WIB tengah malam tadi, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599.832 suara. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandi 54,24 persen atau sebesar 48.657.483 suara. Suara tidak sah 1,62 persen.
"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," kata Laode.
Hasil tersebut berdasarkan perhitungan dari 444.976 TPS atau sebanyak 54,91 persen. Laode mempersilakan bila ada pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.
"Kita adu data saja. Inilah angka angkanya yang kita miliki," kata Laode.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies memastikan, timnya masih terus mengumpulkan bukti indikasi kecurangan.
Baca SelengkapnyaTim AMIN telah melakukan pendalaman data sampel Formulir C1 & website KPU.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan kecurangan muncul dari hulu ke hilir. Seperti abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.
Baca SelengkapnyaKoordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Belum Temukan Pelanggaran Pemilu 2024 yang Terstruktur Sistematis dan Masif
Baca SelengkapnyaKPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih ada data anomali dalam penghitungan suara Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDituduh Manipulasi Hasil Verifikasi PKN dan Partai Ummat, Komisioner KPU Pangkep Jalani Sidang Etik
Baca SelengkapnyaBawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya