BPN Tolak Gugat Hasil Pilpres ke MK, TKN Jokowi Nilai Upaya Tarik Simpati Rakyat

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengingatkan BPN Prabowo-Sandiaga agar menempuh jalur hukum jika tidak terima dengan hasil Pemilu 2019. Dia mengatakan bila BPN tidak melakukan langkah itu maka sama saja menerima hasil pemilu.

"Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas sekali, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yang akan ditempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Terkait dengan rencana penggunaan kekuatan rakyat, kata Ace, kekuatan itu sangat terlihat pada proses pemungutan suara 17 April lalu. Di mana semua orang menyalurkan pilihan calon presidennya.

"Kedaulatan masyarakat yang sesungguhnya itu tanggal 17 April, itulah kedaulatan rakyat ya. Apalagi kalau selisihnya di atas 15 juta. Kedaulatan rakyat yang mana?," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini menilai rencana BPN menolak hasil pemilu atau tidak melaporkan sengketa ke MK hanya sebagai upaya menarik simpati dan upaya untuk mempertahankan pendukungnya.

"Sudah jelas. Jadi ini hanya ingin menggiring opini aja menarik simpati rakyat memelihara pendukungnya," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan pemilu. Sebab, dia menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," kata Fadli.