Buat rapor menteri, Yuddy Chrisnandi diserang elite parpol

Merdeka.com - KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun Kementerian yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan, penilaian akuntabilitas kementerian yang dilakukan pihaknya tak terkait rencana reshuffle. Menurutnya, penilaian ini adalah tugas yang diamanatkan dalam UU dan instruksi presiden.

"KemenPAN sama sekali tidak punya pretensi apapun dengan tugas yang kami lakukan terhadap isu reshufle," ujar dia dalam konferensi pers di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (4/1).

Meski demikian, penilaian tersebut menuai kritik dari para elite parpol. Berikut ulasannya dirangkum merdeka.com:

PDIP: Menilai kinerja menteri adalah kewenangan presiden

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik rapor akuntabilitas kinerja menteri kabinet kerja yang dilakukan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang membeberkan hasil rapor akuntabilitas kinerja menteri kabinet kerja. Menurut Hasto yang berwenang mengevaluasi kinerja menteri adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Menilai kinerja menteri adalah kewenangan presiden, DPR saja tidak punya kewenangan menilai untuk menjatuhkan menteri," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jl Diponegoro, Senin (4/1). Hasto mengatakan Presiden yang memilih dan menempatkan menteri dalam jajaran kabinet kerja. "Tapi dalam konteks mengevaluasi kinerja menteri itu adalah kewenangan presiden," tegas Hasto.

PAN: Presiden yang berhak evaluasi menteri

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menilai tidak seharusnya Menpan RB Yuddy Chrisnandi melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri. Sebab, melakukan evaluasi kinerja menteri merupakan tugas Presiden. "Presiden yang berhak evaluasi. Presiden yang menentukan dan mengeluarkan pertimbangan untuk melihat kinerja para pembantunya," kata Hanafi saat dihubungi, Selasa (5/1). Hanafi menyakini Presiden Jokowi sudah melakukan evaluasi tersendiri bagi tiap menteri di Kabinet Kerja. Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi I DPR ini meyakini Jokowi sudah mengantongi nama-nama Menteri yang memiliki kinerja buruk."Presiden itu membutuhkan orang yang paham dengan programnya," katanya.

Politikus PKB: Menteri Yuddy cari sensasi, takut di-reshuffle!

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi secara tiba-tiba melakukan penilaian terhadap instansi dan lembaga pemerintahan. Evaluasi tersebut dilakukan di tengah isu reshuffle kabinet Jilid II yang tengah berhembus kencang. Tak ayal, politikus Hanura itu langsung dibanjiri kritik. Kini, kecaman juga datang dari Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan yang menyebut langkah Menteri Yuddy itu hanyalah cara untuk mencari sensasi semata. "Itu cuma nyari sensasi dan tendensius banget," kata Daniel saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/1). Tak hanya itu, Anggota Komisi IV DPR ini juga menilai bahwa evaluasi dari Menteri Yuddy tersebut hanyalah sebuah bentuk kepanikan dikarenakan takut terkena reshuffle kabinet. "Itu ekspresi ketakutan Menpan sendiri yang banyak mengeluhkan kinerjanya dan khawatir di-reshuffle," ujarnya.

Ketum PAN sebut evaluasi dari Menteri Yuddy membuat kegaduhan baru

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai seharusnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak mengumumkan hasil evaluasinya terhadap kinerja para menteri. Sebab hal itu bisa memunculkan kegaduhan baru."Menurut saya karena menteri dari parpol, mungkin itu konsumsi internal. Kalau di-publish, membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1). Meski secara tiba-tiba Yuddy melakukan penilaian terhadap instansi dan lembaga pemerintahan. Zulkifli yakin evaluasi tersebut dilakukan di tengah isu reshuffle kabinet Jilid II yang tengah berembus kencang tersebut merupakan instruksi Presiden Jokowi."Yuddy dasarnya UU dan instruksi presiden, kalau betul itu dasarnya kan kuat. Saya rasa kalau itu instruksi presiden sebaiknya konsumsi internal," tuturnya.Menurut Ketua MPR ini seharusnya Yuddy memaparkan hasil evaluasinya ke ranah internal. Beberapa ruang yang bisa dia gunakan misalnya sidang paripurna kabinet, rapat internal, dan sebagainya."Apakah disampaikan dalam sidang kabinet, ke menteri yang terkait. Jangan di-publish membuat kegaduhan baru," pungkasnya.

NasDem sebut penilaian Menteri Yuddy politis, waktunya tak tepat

Pelaksana tugas Sekjen Partai NasDem, Nining Indra Saleh mengaku tak masalah Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi membeberkan hasil rapor akuntabilitas kinerja menteri Kabinet Kerja. Namun dia menilai waktu penyampaiannya tidak tepat sehingga bernuansa politis."Hanya barangkali karena timing-nya, ini diumumkan bersamaan dengan munculnya isu perombakan kabinet, reshuffle itu. Jadi politisasinya agak kelihatan. Kalau yang lain pada protes mungkin timingnya kurang pas," kata Nining saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/1).Nining mengakui memang setiap tahun diadakan penilaian kinerja. Dia menilai bahwa evaluasi internal kementerian merupakan tugas dari Menteri PAN-RB."Karena ini kan bukan yang pertama. Saya dulu kan mantan Sekjen DPR yang dulu kinerjanya dipublikasi, ini memang ada setiap tahun. Padahal kalau dari segi aturan kan ini sudah setiap tahun dilaporkan rutin. Ya memang harus diumumkan," tuturnya. (mdk/tyo)